JAKARTA, LintasParlemen.Com – Penolakan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committe (SC) Munas Golkar hingga saat ini terus menggelinding kuat. Apa alasannya? Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Firman Subagyo, makin kuatnya penolakan itu karena track record Nurdin Khalid selama ini masih dipertanyakan. Khusus soal Munas Golkar, Nurdin Khalid dinilai memiliki netralitas yang “rapuh”, atau […]Read More
JAKARTA, Anggota Komisi VIII DPR RI angkat suara terkait proporsi Belanja Bantuan Sosial dari pemerintah sebesar Rp.782,087 Milyar untuk penanganan kemiskinan di Tahun 2016. Menurut Kuswiyanto, peningkatan anggaran dan besarnya bantuan negara itu untuk menangani masyarakat yang kurang beruntung secara materi itu belum dikelola dengan baik. “Pemerintah harus lebih menangani kemiskinan dengan tepat sasaran, lebih […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adhyaksa Dault bakal menggandeng pengusaha muda, Sandiaga Uno. Adhyaksa mengatakan, sejauh ini Sandiaga merespons positif ajakannya tersebut. “Sandiaga masih muda, pengusaha yang sukses juga, visi dan misi juga bagus, anaknya juga tawadu,” kata Adhyaksa Dault kepada Republika, di Jakarta, Selasa (1/3/2016). Mantan menteri pemuda dan olahraga itu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan yang luar biasa dari tenaga kerja asing (TKA) sejak adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kondisi itu tentu saja sangat menyedihkan, mengingat dengan pasar yang luas tak hanya perusahaan asing saja yang masuk, tapi juga para pekerja asing sudah banyak yang eksodus ke Indonesia. “Untuk pekerja paruh waktu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan agar komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku adil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait sejumlah kasus, tidak hanya mengusut dari sisi legislatif saja. Hal itu terkait dengan perkembangan kasus yang menjerat anggota komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. “Saya harap KPK juga […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/2). Hukuman itu diberikan lantaran Ilham terbukti melakukan korupsi dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PDAM setempat. “Mengadili, menyatakan terdakwa Ilham Arief Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengapresiasi sikap Walikota Bandung Ridwan Kamil yang memilih tidak maju dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. JPPR menilai ada empat pelajaran berharga yang bisa dipetik dari keputusan Ridwan Kamil. Pertama, menyelesaikan masa jabatan sebagai walikota selama lima tahun. Dimana pada saat mendaftar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Departemen Ristek dan ESDM Majelis Nasional Korp Alumni HMI (KAHMI) Dr Lukman Malanuang mengingatkan, jika pemerintah memang nantinya akan melakukan revisi UU Minerba, yang salah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Sejumlah organisasi pergerakan dan kemahasiswaan menyampaikan tuntutannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tegas memberikan sanksi kepada para anggota DPR, yang hingga saat ini tidak taat hukum dalam melaporkan atau menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataan tertulisnya, Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen menyatakan, mengenai LHKPN telah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Melihat kecendrungan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK doyan melakukan utang, Ekonom, Fuad Bawazier mencemaskan ekonomi Indonesia, dia melihat posisi Indonesia diambang krisis yang dahsyat seperti negara Yunani akibat gagal membayar hutang. Hasil perhitungannya, sebesar 76 persen pemasukan dari pajak hanya untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Dalam catatannya, pada bulan Januari 2016, penerimaan pajak (yang […]Read More