JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Hanura Ferry Kase menyayangkan kinerja Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang belum sesuai harapan rakyat. Padahal, anggaran untuk mendukung program Bekraf tidak sedikit. Menurut Ferry, selama terbentuknya dan proses berdirinya Bekraf hingga dilantik oleh Presiden Joko Widodo, belum ada kinerja yang membanggakan ditunjukkan. “Selama ini kita […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Saat ini makin banyak orang asing dari Tiongkok secara diam-diam masuk ke tanah air dengan mudah. Sehingga sulit membedakan pengusaha WNI asli dan pengusaha asing. “Oleh karena itu, saya selaku Ketua Komite Tetap Hubungan Antar lembaga Kadin dan Legislatif mengingatkan perlunya semangat baru dan ada keberpihakan negara kepada kaum pengusaha pribumi yang […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan perlunya dibuat sebuah regulasi untuk melindungi penguasaan pengusaha pribumi dari pengusaha non pribumi. “DPR bersama Pemerintah hendaknya dapat menginisiasi terbentuknya sebuah regulasi baru mengingat era globalisasi yang sudah tidak lagi dapat dibendung, yakni RUU Perusahaan Pribumi dan […]Read More
Baru Dilantik, Anggota DPR Ini Langsung ‘Hadiahi’ Rakyat Jeneponto Blok
Jakarta, lintasparlemen.com – Kerja keras dan perjuangan besar yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo untuk mewujudkan mimpi masyarakat Jeneponto, Sulawesi Selatan terkait dengan eksplorasi minyak di Blok Karaengta semakin menemui titik terang. Hasil itu terungkap setelah dalam pembahasan konsinyering Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2016 antara Komisi VII […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah melakukan operasi pasar di Pasar Cibitung dan Pasar Tambun Bekasi, Senin (06/06/2016) lalu. Ketua DPR Ade Komarudin kembali berkunjung ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (07/6/2016). Kunjungan Ketua DPR itu untuk memastikan sejauh mana kesiapan Bulog menjalankan perannya terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ada pandangan yang menarik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan BNN, PPATK, LPSK dan BNPT di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (08/06/2016) kemarin siang. Di mana isu tentang posisi Kapolri memang tak hanya menggelinding di ruang publik. Tapi juga sedang menyeruak di ruang rapat Komisi III […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta PT Pertamina melakukan inventarisasi dan penindakan tegas kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pelanggaran takaran. Ironisnya, temuan kasus nakal SPBU ini oleh pihak penegak hukum, bukan oleh PT Pertamina. “Dengan kejadian ini, Pertamina harus memberikan perhatian serius dan lebih jeli lagi mengenali, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyimpulkan dan merekomendasikan untuk mendesak pemerintah menutup YouTube dan Google. Menurut ICMI konten pornografi dan kekerasan paling banyak tersebar melalui di jaringan internet Youtube dan Google. Menurut Sekjen ICMI Jafar Hafsah dari keterangannya diterima LintasParlemen.com Selasa (07/06/2016 kemarin), Youtube dan Google tidak bisa dikontrol konten yang dimuat […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–DPR mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) mengambil alih stok dan distribusi tujuh komoditi pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, dan gula. Untuk itu, DPR RI dalam hal ini sangat setuju bila manajemen pergudangan Bulog dimodernisasi. Dimana tiap 7 komoditi tersebut mempunyai gudang masing-masing agar mata rantai yang selama ini […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com--Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila. Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan […]Read More