JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah melakukan operasi pasar di Pasar Cibitung dan Pasar Tambun Bekasi, Senin (06/06/2016) lalu. Ketua DPR Ade Komarudin kembali berkunjung ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (07/6/2016). Kunjungan Ketua DPR itu untuk memastikan sejauh mana kesiapan Bulog menjalankan perannya terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ada pandangan yang menarik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan BNN, PPATK, LPSK dan BNPT di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (08/06/2016) kemarin siang. Di mana isu tentang posisi Kapolri memang tak hanya menggelinding di ruang publik. Tapi juga sedang menyeruak di ruang rapat Komisi III […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta PT Pertamina melakukan inventarisasi dan penindakan tegas kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pelanggaran takaran. Ironisnya, temuan kasus nakal SPBU ini oleh pihak penegak hukum, bukan oleh PT Pertamina. “Dengan kejadian ini, Pertamina harus memberikan perhatian serius dan lebih jeli lagi mengenali, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyimpulkan dan merekomendasikan untuk mendesak pemerintah menutup YouTube dan Google. Menurut ICMI konten pornografi dan kekerasan paling banyak tersebar melalui di jaringan internet Youtube dan Google. Menurut Sekjen ICMI Jafar Hafsah dari keterangannya diterima LintasParlemen.com Selasa (07/06/2016 kemarin), Youtube dan Google tidak bisa dikontrol konten yang dimuat […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–DPR mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) mengambil alih stok dan distribusi tujuh komoditi pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, dan gula. Untuk itu, DPR RI dalam hal ini sangat setuju bila manajemen pergudangan Bulog dimodernisasi. Dimana tiap 7 komoditi tersebut mempunyai gudang masing-masing agar mata rantai yang selama ini […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com--Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila. Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Kemenpora mendapatkan disclaimer atau Tak Menyatakan Pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi kinerja Menpora Imam Nahrawi. Dilansir dari Teropongsenayan.com, Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Muslim menilai, kinerja Menpora jauh dari harapan. Tak hanya laporan BPK, masih banyak yang belum beres di internal Kemenpora. “Bukan hanya soal laporan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menggelar rapat kerja menentukan perubahan program legislasi nasional prioritas tahun 2016. Dan hasilnya ada 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2016. Kesepuluh RUU dianggap memenuhi unsur mendesak dan urgensi untuk dimasukkan dalam prioritas pembahasan tahun ini di masa sidang 2016. Kesepuluh RUU […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo merasa senang dan bangga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. Setelah disepakati RUU PKS menjadi salah satu RUU dari 10 RUU baru yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2016 setelah Baleg DPR dan pemerintah menyepakatinya dalam rapat kerja, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com-– Ketua DPR Ade Komarudin mengungkapkan jika sampai saat ini pembahasan RUU Tax Amnesty masih terus dibahas di Komisi XI DPR RI. Ia menilai bahwa pemerintah tengah memberikan kepercayaan terkait dimasukkannya dana hasil penerapan kebijakan Pengampunan Pajak dalam struktur APBN-P 2016. Akom menyebut, hingga saat ini pembahasan RUU Tax Amnesty itu sendiri belum rampung […]Read More