JAKARTA, LintasParlemen.Com- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menerima Perwakilan Siswa STEM Akamigas di kediamannya, Ahad (21/02) siang tadi. Kunjungan ke kediaman Sekjen Soksi itu merupakan ungkapan rasa hormat dan terimakasih atas bantuan 10.000 bibit pohon yang telah diterima STEM Akamigas beberapa waktu lalu. Pada pertemuan tersebut perwakilan mahasiswa STEM Akamigas tidak […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pajaitan menegaskan, Pemerintah akan mengambil sikap terhadap revisi UU KPK setelah menerima hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu pihaknya akan memberi jawaban. “Kita tunggu rapat paripurna revisi UU KPK. Intinya pemerintah tidak pernah menyatakan akan membatasi umur KPK hingga sampai 15 tahun […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.Com–Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhamad sudah memutuskan dan mempertimbangkan soal maju tidaknya ia sebagai kandidat ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang. Dengan mantap, mantan Gubernur Gorontalo ini memutuskan tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Golkar meski banyak tawaran untuk maju menahkodai partai berlambang beringin itu. Banyak pertimbangan sehingga dirinya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com—Sembilan fraksi dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPRkompak menyetujui revisi Undang-Undang (UU) KPK dilanjutkan ke tahap penetapan paripurna. Hanya Fraksi Gerindra yang menolak. Di luar parlemen, gelombang protes terhadap revisi UU KPK pun besar. Petisi online bertajuk: Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK sudah menembus 57 ribu lebih tanda tangan hingga Rabu (10/2) […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com—Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini pemerintah perlu menata kembali karantina nasional. Terkait karantina nasional ke depannya memiliki tantangan tersendiri untuk mencegah keluar masuknya produk yang bisa menyebar hama dan penyakit. Menurut Firman, karantina nasional di Indonesia belum berfungsi maksimal. Padahal, perkarantinaan di […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com- Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra menilai, minimnya perguruan tinggi Indonesia yang belum masuk jajaran universitas terbaik dunia, disebabkan banyak faktor. Menurut Sutan Adil, beberapa faktor yang harus dimiliki perguruan tinggi di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan partisipasi pemerintah untuk membangun pendidikan yang berkesinambungan dan terarah. “Seharusnya, dimulai dari pada pendidikan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Miris memang melihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, universitas sekelas Universitas Indonesia (UI) hanya masuk dalam daftar 800 perguruan tinggi terbaik dunia. Data tersebut kalah dari universitas di Asia Tenggara versi media Inggris Times Higher Education (THE) World University Rankings 2015-2016. Lebih mirisnya lagi, dalam rilis Rabu, 30 September 2015 lalu itu, UI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi II DPR RI Amran, mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, memang memberikan “sinyal” untuk mengangkat tenaga honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Amran mengungkapkan, hal itu disepakati usai rapat konsinyering Kemenpan-RB bersama Komisi II DPR beberapa waktu lalu. “Sejak rapat pertama hingga akhir […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan Menteri ESDM, Sudirman Said yang kembali mengeluarkan surat izin rekomendasi perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) menuai kritik dari anggota DPR RI. Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar mengungkapkan, sikap pemerintah yang tetap memberikan izin meski sebelumnya pemerintah sendiri menetapkan syarat bea keluar lima persen […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Moh Nizar zahro anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI mendukung adanya aspirasi masyarakat Madura untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, menurut Nizar, semua elemen harus mengikuti regulasi yang ada agar Madura bisa menjadi Provinsi karena selama ini masih terganjal pada aturan. “Syarat minimal adalah Lima daerah berupa kabupaten dan kota sesuai. […]Read More