JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan memberi dukungan pada program Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan sensus penduduk 2020 long form di tahun 2022 mendatang. Alasan itu Fathan sangat mendukung BPS mampu menggunakan anggaran di 2022. “Sensus itu dalam rangka untuk tersedianya data-data demografi dan perumahan yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan […]Read More
JAKARTA – Kasus kebocoran data kembali terjadi. Setelah Juli 2021 lalu terjadi kebocoran data 297 juta orang milik BPJS Kesehatan, diduga terjadi kebocoran data publik yang terekam dalam aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) Kementerian Kesehatan. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak prihatin dengan pencurian data berulang seperti itu karena mengancam masa depan pertumbuhan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari, mendorong pemerintah untuk melakukan tes, audit dan pemeriksaan siber secara berkala di Indonesia. Hal ini, menurut Kharis, berkaitan dengan peningkatan serangan siber yang terus menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini. “Pemerintah perlu secara rutin memonitor dan memeriksa keamanan siber, dalam rangka meningkatkan […]Read More
Kabupaten Bekasi – Gerakan Peduli Masyarakat Bekasi (GPMB-red) lakukan aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi di 3 lokasi, aksi damai GPMB dilakukan di depan Kantor Bupati Bekasi, Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, serta Kementerian Dalam Negeri Senin (30/8/2021). Massa aksi meminta PJ Bupati Bekasi segera diberhentikan, karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang tidak sesuai aturan akan adanya PJ […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengingatkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bersinergi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalan nasional. Tujuannya, ungkap Syarief, agar dapat menekan angka kasus kecelakaan di jalan raya. Pemaparan […]Read More
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan setingkat Perpres guna membantu Kementerian Investasi bisa merealisasikan target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Selama ini belum ada aturan mengikat terkait hal tersebut, sehingga ia khawatir perbedaan regulasi kementerian dapat menghambat target investasi yang dimiliki Kementerian Investasi. Hal tersebut diungkapkan Herman […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengungkapkan, belakangan ini secara diam-diam beras impor masuk ke Indonesia. Akibatnya petani dalam negeri dirugikan. Ia minta Pemerintah terbuka menjelaskan hal tersebut agar rakyat tahu apa terjadi. “Sejauh ini Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras di tahun 2021 ini. Tetapi kejadian di lapangan, secara […]Read More
KENDARI – Dalam rangka bulan bakti Partai Demokrat yang ke-20 tahun. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan akan meluncurkan program ‘Bulan Bakti Partai Demokrat’ melalui akun pribadi media sosial Twitter miliknya @AgusYudhoyono pada Jumat, 13 Agustus 2021 lalu. Banyak rangkaian kegiatan dilakukan di era Pandemi Covid-19 itu. Di antaranya, […]Read More
Kabupaten Bekasi – Komunitas Save Kali Cikarang (KSKC-red) berharap Penjabat (PJ) Bupati Bekasi, Dani Ramdhan bisa turun langsung ke lokasi terkait kegiatan beberapa perusahaan yang merusak lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikarang. “Ya pak Dani kan sudah pernah bertemu dengan kami (KSKC-red). Dan kami harap beliau mau turun langsung, walaupun masalah sungai itu menjadi […]Read More
JAKARTA – Komisi VI DPR RI melakukan pembahasan tingkat pertama rancangan undang-undang (RUU) ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) atau persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, Indonesia harus memiliki bargaining power (daya tawar) yang kuat dalam menentukan kebijakan perdagangan di […]Read More