JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan evaluasi terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Pertanian di daerah-daerah. Alsintan tersebut dikenal dengan sebutan alsintan brigade. “Lakukan evaluasi terhadap alsintan brigade,” ucap Hermanto. Menurutnya, bagi daerah yang berhasil mengelola alsintan brigade dengan baik maka […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menegaskan rencana pemerintah yang akan mengimpor beras satu juta ton sangat tidak masuk akal dan merugikan sektor pertanian dalam negeri. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengembangkan Program Food Estate besar-besaran. “Bila rencana impor beras tersebut direalisasikan maka hal ini menjadi indikasi bahwa program food estate mengalami kegagalan,” tandas […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi minuman keras. Menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo sangat peka terhadap masukan yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Khususnya, dari para tokoh agama sepeti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. “Indonesia memang bukan […]Read More
JAKARTA – Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman beralkohol. Sikap Presiden Joko Widodo itu sudah selaras dengan kehendak berbagai elemen bangsa seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan tokoh-tokoh daerah […]Read More
SERANG – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan kritik tajam atas Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai daftar investasi positif (DPI). Kebijakan ini menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. “Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara […]Read More
Arsul Sani: Bir Bintang Sudah Lama tanpa Harus Melakukan “Liberalisasi”
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf punya sikap tegas konsisten membela kepentingan masyarakat. Alasan itu PPP merasa perlu menolak sejumlah kebijakan pemerintah meski berada pada barisan Jokowi-Ma’ruf. “Ketika PPP harus bersikap tidak setuju terhadap kebijakan Pemerintah…, iya kami katakan tidak setuju,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di akun […]Read More
Jakarta – Dugaan keterlibatan oknum kepolisian di Polda Maluku dalam penjualan senjata api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus diusut tuntas. Jika benar, hal itu sama saja menjual negara kepada kelompok separatis. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Rudy Masud, Polri harus menindak tegas terhadap oknum polisi yang sudah bersekongkol dalam penjualan senpi […]Read More
BANTEN – Wakil Katua DPR RI yang juga Ketua DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar melakukan roadshow politik kesejahteraan ke provinsi Banten. Dalam roadshow kali ini Gus Muhaimin bersilaturahim dengan ulama dan pengasuh pesantren banten. Dihadapan para kiai Gus Muhaimin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, adalah sabuk pengaman bangsa. Karena itu dalam menangani bencana covid […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa Vaksin Covid 19 yang diberikan berkaitan dengan vaksinasi yang dilakukan di lingkungan DPR RI dilaksanakan sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. DPR RI diminta dan diberikan waktu untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh mulai 24 Februari hingga usai yaitu 10 Maret 2021. Untuk booster tahap […]Read More
JAKARTA – Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak tradisionalnya di Indonesia. Namun, amanat tersebut nampaknya belum optimal dijalankan oleh negara. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Padahal kontribusi mereka sangat nyata bagi Indonesia. […]Read More