Jakarta 28/5: Kinerja APBN 2020 dan 2021 capaiannya tidak semanis yang dijanjikan, ungkap Hermanto Anggota Banggar DPR RI. Hal itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada Paripurna DPR beberapa waktu lalu mengatakan bahwa APBN menghadapi situasi berat karena situasi covid-19 sehingga capaian pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran tidak sesuai target. Setidaknya ada empat kali […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengajak semua elemen masyarakat untuk memperkokoh kemanusiaan dan persaudaraan pada momentum Waisak 2565/2021, Rabu (26/5/2021) besok. Dikatakan Gus AMI, perayaan Waisak 2565 memiliki pesan penting untuk mencintai kemanusiaan. Yakni, cinta terhadap sesama apapun latar belakang dan kelas sosialnya. Kemanusiaan dan kebaikan adalah inti […]Read More
PKB Minta Risma Bekerja Lebih Sistematis, Jangan Heroisme Individualistik
JAKARTA – Beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang telah dinonaktifkan. Tindakan mantan walikota Surabaya itu mendapat kritik dari sejumlah pihak. Anggota DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq bahkan menyebut aksi Risma sebagai aksi heroisme individualistik karena tidak melibatkan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia sesuatu yang sangat memalukan dan memilukan. Ini merupakan sebuah warning begitu lemahnya ketahanan siber di negara kita. Menurutnya, dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia menjadi bukti perlindungan data pribadi di tanah air masih sangat lemah. “Dan ujung-ujungnya masyarakat yang selalu […]Read More
JAKARTA – Pemerintah akan membuka secara serentak proses belajar mengajar secara tatap muka secara serentak mulai Juli 2021. Saat ini, sudah ada sejumlah sekolah yang melakukan proses pembelajaran tatap muka, namun persiapan yang dilakukan masih belum maksimal. Seperti belum sepenuhnya tenaga pengajar dan pelajarnya mendapatkan vaksin hingga pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Wakil Ketua […]Read More
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang tepat untuk bersama-sama menegaskan usaha membangkitkan kehidupan sosial dan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Puan, bangsa Indonesia pasti bisa melalui tantangan berat tersebut dengan cara bergotong royong, disiplin, dan manjaga kesadaran bersama akan pentingnya mencegah penularan Covid-19. “Kita […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Pemerintah agar segera membuat keputusan penyaluran 413.856 ton beras CBP (cadangan beras pemerintah) yang sudah bertahun-tahun tersimpan di gudang Bulog. Beras tersebut harus segera disalurkan agar tidak mengalami turun mutu bahkan pembusukan. “CBP tersebut sudah bertahun-tahun tersimpan di gudang Bulog hingga saat ini belum ada keputusan kemana […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Azikin Solthan meminta apa disampaikan bulog melalui datanya harus diseragamkan dengan Kementerian lain agar tidak adanya perbedaan mengenai ketersediaan beras sehingga semua sepakat untuk tidak perlu impor. Hal itu disampaikan Azikin saat RDP Komisi IV dengan Perum Bulog, Bulog memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir tahun 2021. […]Read More
Izinkan WNA Masuk RI Saat Pandemi Covid-19, PKB: Pemerintah Ceroboh…
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Suaiful Bahri Anshori menilai kebijakan pemerintah memberi izin warga negara asing atau WNA masuk RI bisa membahayakan stabilitas nasional. Kok bisa? “Ini kalau dibiarkan bisa membahayakan stabilitas nasional,” kata Syaiful pada wartawan Lintas Parlemen saat dihubungi melalui telepon, Selasa (11/5/2021). Sebagai informasi, gelombang masuknya Warga Negara Asing (WNA) […]Read More
BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hanya akan ada penambah ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945. “Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk […]Read More