JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan selain pentingnya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945, muncul pemikiran dari Pengurus Pusat Muhammadiyah menghadirkan kembali utusan golongan dalam wajah MPR RI. Usulan tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amandemen kelima UUD NRI 1945. “Anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas terbesar di Indonesia setuju dengan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Amandemen terbatas hanya dilakukan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. “Melalui kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara, Muhammadiyah dan MPR RI menilai siapapun yang memimpin Indonesia, akan punya acuan membumikan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan kerjasama insan pers dalam memberitakan informasi yang tepat, khususnya terkait rencana kerja MPR RI dalam mengamandemen UUD NRI 1945. Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan jelas kevalidannya, tidak simpang siur apalagi termanipulasi. “MPR RI 2019-2024 menerima rekomendasi dari MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen UUD NRI 1945 […]Read More
Jakarta – Rilis inflasi BPS untuk November 2019 menjelaskan tinggi inflasi bahan pangan (volatile food inflation) yang jauh di atas jenis inflasi lainnya. Merujuk data BPS, secara tahunan inflasi umum (headline inflation) mencapai 3 persen pada November 2019, sedangkan inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan/bergejolak 5,02 […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menginisiasi pembentukan Forum Aspirasi dan Komunikasi Masyarakat Papua dan Papua Barat (FOR PAPUA) dalam wadah MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Forum yang diisi Anggota DPR RI – DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dan Papua Barat ini akan mengkoordinasikan berbagai kepentingan stakeholder dalam upaya mewadahi dan menangani persoalan […]Read More
Sebagai lembaga legislatif yang diantaranya adalah memiliki fungsi legislasi, maka lembaga DPR RI rutin menggagas berbagai regulasi didalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk mencapai Welfare State (Negara yang sejahtera) melalui Undang-Undang, baik dengan cara menghidupkan Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang yang lama. Kesempatan ini dipergunakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memasukkan beberapa gagasannya bagi […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya. Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi 4 DPR dari FPKS Hermanto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar senantiasa memonitor dan memastikan teknologi perizinan online kapal bekerja dengan baik. Jangan sampai, para pemohon ijin sudah memasukkan berbagai kelengkapan data tetapi data tersebut tidak terekap di sistem. “Perizinan online itu kalau settingan teknologinya benar maka akan memudahkan. Tetapi […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen) Arsul Sani angkat suara terkait adanya framing dan pemelintiran berita terkait statemennya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa PPP tidak terima lebian, jaga Gay, Biseks dan Transgender atau LGBT menjadi PNS di Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, di beberapa media beredar berita yang memuat penjelasan Arsul Sani, terkai […]Read More
DEPOK – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Karenanya, MPR RI akan bekerjasama dengan berbagai kampus di Indonesia melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan sekaligus brainstorming gagasan mengenai penataan wewenang dan tugas MPR RI ke […]Read More