JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Larangan Minuman Keras (Miras). Mengingat RUU tersebut sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Menurut pengamatan MUI RUU tersebut sudah lama dibahas oleh DPR dan Pemerintah tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dirampungkan. Padahal RUU ini sangat ditunggu […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji DPR RI akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Kami melaporkan kepada Presiden pembahasan RUU KUHP sudah memasuki tahapan akhir. DPR bertekad mengesahkan RUU KUHP pada bulan Agustus mendatang. Ini akan menjadi […]Read More
JAKARTA – Hari ini DPR telah resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan apresiasi kepada semua kerja tim pansus yang bisa menyelesaikan pada penghujung bulan Mei ini. “Presiden Jokowi kasih deadline Juni, Alhamdulillah Pansus DPR bisa menyelesaikan lebih […]Read More
JAKARTA – Akhirnya RUU Revisi UU 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme yang ditunggu-tunggu disahkan menjadi undang-undang melalui Sidang Paripurna DPR, Jum’at (25/5/2018). Seluruh Fraksi di DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati pasal-pasal revisi termasuk yang paling akhir tentang definiasi terorisme yang mancakup tujuan politik, ideologi, dan gangguan keamanan negara. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyambut baik […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap perdebatan frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam batang tubuh definisi terorisme pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme, segera menemukan titik temu. Sehingga, perdebatan bisa dihentikan dan RUU tersebut bisa segera disahkan. “Di sini nanti diharapkan, pada rapat kerja yang akan digelar pada siang ini, […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat memantau langsung pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menegaskan, DPR membahasan RUU Antiterorisme itu secara terbuka dan menyiarkannya melalui Facebook. Bamsoet -panggilan karib Bambang- menuturkan, hari ini (23/5) Tim Perumus Revusi UU Antiterorisme menggelar rapat. “Pimpinan DPR mengharapkan seluruh masyarakat […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mematangkan kajian tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Legislator Golkar itu mengharapkan MPR bisa segera menghidupkan GBHN demi memperjelas arah perjalanan bangsa. Bamsoet mengatakan, era reformasi di Indonesia telah memasuki usia ke-20. Menurutnya, pemerintah harus punya acuan jelas di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Presiden Joko Widodo tak terburu-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Antiterorisme. Menurutnya, pemerintah sebaiknya bisa satu kata soal hal-hal yang belum disepakati (pending matters) dalam proses revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Pimpinan DPR mendorong pemerintah untuk segera satu kata agar pembahasan […]Read More
JAKARTA – Pimpinan Fraksi PKB DPR RI mengutuk keras tindakan biadab pengeboman di 3 gereja di Surabaya, salah satu apartemen di Sidoarjo, dan terkini Polrestabes Surabaya, Senin pagi (14/5/2018). “Jelas itu adalah aksi biadab , kami atas nama Fraksi PKB mengutuk aksi yang tidak berprikemanusiaan itu,” ungkap Pimpinan FPKB DPR RI ,H Cucun Ahmad Syamsulrijal […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Andi Jamaro Dulung menilai sejatinya Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu). Andi Jamaro menjelaskan, Presiden Jokowi jangan menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Terorisme disahkan di DPR. Apalagi, belum selesainya RUU Anti Terorisme itu disebabkan oleh pihak pemerintah sendiri yang menunda pengesahan UU Anti Terorisme […]Read More
