DPR Sebut Bendungan Rusak Pemicu Alih Fungsi Lahan Pertanian

DPR Sebut Bendungan Rusak Pemicu Alih Fungsi Lahan Pertanian

SHARE
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil Sumatera Barat I Hermanto (dpr.go.id)

KOTA PADANG – Anggota Komisi 4 DPR Hermanto mendesak agar penyelesaian perbaikan bendungan dan saluran irigasi yang rusak dimanapun berada agar segera diselesaikan. Bila penanganan kerusakan tersebut berlarut-larut telah terbukti memicu alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain.

Hal tersebut, diungkapkannya saat mengunjungi Bendungan Koto Tuo di Padang yang ambrol akibat banjir bandang 4 tahun lalu, sampai saat ini belum juga selesai diperbaiki.

“Akibatnya lahan sawah kering berkepanjangan dan beralih fungsi menjadi areal perkebunan dan perumahan,” papar Hermanto kepada wartawan.

Penyelesaian perbaikan Bendungan Koto Tuo, menurutnya, sangat mendesak. Bendungan ini merupakan pemasok air untuk sekitar 340 hektar lahan sawah yang berada di 3 kelurahan yaitu: Koto Panjang Ikur Koto, Koto Pulai dan Bungo Pasang. Ketiga kelurahan tersebut berada di kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Setiap anggota DPR bertemu petani disana, katanya, selalu ditanya kapan perbaikan bendungan selesai.

“Apalagi di musim kemarau seperti saat ini, sawah kering. Fungsi bendungan sangat strategis terutama di musim kemarau,” ucapnya.

Para petani di 3 kelurahan tersebut telah bersabar mempertahankan lahan sawahnya selama 4 tahun.

“Kesabaran mereka dalam mempertahankan areal sawahnya tersebut semestinya diapresiasi. Bentuk apresiasinya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR melakukan upaya serius untuk mempercepat penyelesaian perbaikan bendungan tersebut”, papar legislator dari FPKS ini.

Saat ini, ungkapnya, di beberapa titik sudah ada petani yang mengalihfungsikan lahan sawahnya untuk perkebunan dan perumahan. “Bila perbaikan bendungan tidak kunjung usai maka dikhawatirkan pelaku alih fungsi lahan akan bertambah,” ujarnya.

Bila alih fungsi tidak dicegah maka lahan pertanian pangan akan semakin berkurang.

“Bila lahan pertanian pangan berkurang maka kita akan semakin sulit mewujudkan swasembada pangan,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar 1 ini. (Joko)

Facebook Comments