JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Indonesia sudah tepat. Hetifah puji langkah pemerintah dalam menyelenggarakan TKA sebagai instrumen asesmen berstandar nasional. Meski demikian, Hetifah meminta pelaksanaannya di lapangan diperbaiki. Ia ingin menyelenggarakan TKA dilakukan dengan baik dan dengan perencanaan matang untuk […]Read More
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menilai pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutamq terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2026 mendatang lebih tinggi dari angka sebelumnya. Menurut Yahya, kenaikan 6,5 persen yang pernah ditetapkan dapat ditingkatkan selama tetap mengedepankan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mendukung didirikannya Center of Russian Geographical Society (CRGS) di Indonesia, sebagai pusat kerja sama ilmiah, budaya, dan pariwisata antara Indonesia dan Rusia. Kehadiran CRGS yang diinisiasi oleh Perhimpunan Persahabatan […]Read More
JAKARTA — Kapolsek Pulogadung, Kompol Suroto, S.H., menghadiri kegiatan Pemuda Jakarta Bersholawat yang diselenggarakan oleh Barisan Jakarta (BAJA) di GOR Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (26/11/2025) malam. Kehadiran Kompol Suroto dalam kesempatan tersebut mewakili Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol. Dr. Alfian Nurrizal, S.H., S.I.K., M.Hum. Kegiatan yang dihadiri ratusan pemuda, tokoh masyarakat, dan jajaran […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai filosofi pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak boleh bergeser dari tujuan awal untuk mengelola dana haji secara produktif, aman, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah. Jazuli mengingatkan, sebelum adanya BPKH, dana setoran calon jemaah haji hanya mengendap di rekening Kementerian […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih (Demer) ingin revisi Undang-Undang tentang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen harus segera dirampungkan. Menuru Demer, kebutuhan tersebut atas aturan persaingan usaha semakin mendesak di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan derasnya arus pasar global yang masuk ke Indonesia. Demer […]Read More
JAKARTA – Founder Human Studies Institut (HSI), Rasminto, mengingatkan bahwa distorsi informasi terkait isu Papua di ruang digital berpotensi memperkeruh situasi di lapangan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang diselenggarakan FISIP UPN Veteran Jakarta di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, Jumat (28/11/2025). “Papua menjadi salah satu topik […]Read More
BEKASI — Dalam khidmat prosesi kenegaraan yang berlandaskan pada prinsip good governance serta amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Momentum ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan afirmasi terhadap kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang […]Read More
Oleh: Mohammad Khoyyinudin, Pascasarjana Magister Ekonomi IAI SEBI Perekonomian Indonesia memasuki fase penuh tantangan. Di tengah krisis pangan global, dan gejolak geopolitik, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi pihak yang paling rentan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin tercatat 25,22 juta jiwa, hanya turun tipis dari tahun sebelumnya. […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin menilai perlu kehati-hatian menyesuaian pasal-pasal terkait narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana untuk menghindari kekosongan hukum. Menurut Safaruddin, masukan dari sejumlah sangat perlu agar hasilnya komprehensif, terutama terkait harmonisasi aturan antara KUHP 2023, undang-undang sektoral di luar KUHP, Peraturan Daerah, dan ketentuan khusus dalam […]Read More