Jakarta, LintasParlemen.com- Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan akan menaikkan Iuran BPJS, yang penyesuaiannya berlaku efektif mulai tanggal 1 April 2016 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Kini PT PLN (Persero) akan mencabut 18 juta pelanggan listrik yang selama ini menikmati tarif listrik subsidi. Kebijakan ini menyusul akan dinaikannya Tarif Dasar […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Frkasi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menilai anjloknya harga komoditi seperti minyak mentah dan batu bara menjadi faktor utama menurunya pendapatan PT Timah Tbk. Menurut Tifatul, meningkatnya pasokan Timah di Pasar Duni, khususnya di kuartal pertama dan kedua 2015, berdampak kepada menurunnya pendapatan PT Timah. “Jika […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Calon Gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault mengaku sejak lama bersahabat dengan tokoh-tokoh kaum kristiani di seluruh Indonesia. “Saya membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh kirsten sejak dulu sebelum mencalonkan diri (Gubernur DKI). Dari awal saya katakan membangun Jakarta yang teguh dan beriman dan nasional religius,” kata Adhyaksa usai mendapatkan dukungan dari Eksponen Muda Lintas Iman (Emli), […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Calon Gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault mendapatkan amunisi baru untuk ikut menantang incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada Serentak yang digelar 15 Februari 2017 kelak. Kemarin (Kamis, 17/03) sekelompok aktivis yang menamakan diri Eksponen Muda Lintas Iman (EMLI) memberikan dukungan sekaligus merekomendasikan 12 nama untuk mendampingi Adhyaksa sebagai calon gubernur. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mendorong perlunya kesetaraan yang lebih baik di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membawa ekonomi yang lebih kondusif. Hal itu disampaikan Giwo pada diskusi bertema, “Peranan Perempuan Dalam Usaha Kecil dan Menengah” di sela-sela Sidang Komisi Status Perempuan ke-60 di Markas Besar PBB, New […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – 22 tahun yang lalu saat Rizal Ramli membela TEMPO, DETIK, DAN EDITOR dibredel Orde Baru. Sosok Rizal Ramli dikenal sebagai seorang kritikus ekonomi politik. Saat ini ia adalah managing director dari ECONIT Advisory Group, suatu lembaga riset asal Indonesia. Dia merupakan mahasiswa ITB dan mendapatkan doktoralnya dari Universitas Boston. Dia juga dikenal […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) kota Palu, gabungan dari GAPURA, BEM PTS, LENTORA dan Forkom Progresif memprotes adanya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 16F ayat (2) menjelaskan bahwa peserta BPJS Kelas III akan membayar Rp 30.000 per orang per bulan sebelumya Rp. 25.500, Kelas […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — DPR RI akhirnya menyelesaikan enam rancangan Undang-Undang sebelum menutup masa sidang dewan ke III dalam rapat paripurna tahun sidang 2015-2016. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Ade Komarudin dalam pidatonya, di ruang sidang Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (17/3/2016) kemarin. “DPR dan pemerintah telah menyetujui 6 RUU menjadi Undang-Undang, yang terdiri […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Hasanuddin, akhirnya resmi menyandang status tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilekatkan pasca dirinya terbukti telah mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar, Jumat (18/3/2016). Dilansir dari Rakyatku.com, Kapolres Jeneponto AKBP Joko mengungkapkan, ia memastikan Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka. “Iya betul dia positif menggunakan narkoba. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono yang menginginkan merevisi UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang memuat rentan waktu bagi perusahaan pertambangan untuk mengajukan perpanjangan izin kepada pemerintah, dianggap hanya sebagai alasan untuk mengakomodir kepentingan perusahaan tambang yang selama ini jelas telah melakukan pelanggaran. […]Read More