Berita

Pusaka Sebut Penunjukan Influencer sebagai Pejabat Publik Jadi Anomali Politik

JAKARTA – Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka), Ronny Setiawan, menyoroti fenomena influencer yang mulai banyak dipercaya menduduki jabatan publik. Ia menyebut tren tersebut sebagai anomali dalam tata kelola pemerintahan modern karena menggeser ukuran kelayakan pejabat dari aspek kompetensi menjadi sekadar soal popularitas digital. “Jabatan publik adalah mandat konstitusional yang menuntut kecakapan teknis, etika pelayanan […]Read More

Opini

Fenomena Influencer di Jabatan Publik: Euforia Popularitas atau Tantangan Meritokrasi?

Oleh: Syurya M. Nur, Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia dan Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta Beberapa tahun terakhir, publik mulai menyaksikan masuknya influencer atau kreator digital ke dalam jabatan-jabatan publik di pemerintahan. Mereka yang sebelumnya dikenal melalui konten hiburan, ulasan gaya hidup, atau edukasi di media sosial kini turut mengisi […]Read More

Berita

Kornas Kawan Indonesia Sindir KPK Usai Hentikan Kasus Tambang Bernilai

JAKARTA – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara menuai kritik dari publik. Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan menilai langkah SP3 ini menjadi preseden buruk bagi lembaga antirasuah yang selama ini diharapkan menjaga integritas penegakan hukum. “Ketika masyarakat berharap KPK menjadi benteng terakhir melawan korupsi, justru muncul kabar […]Read More

Berita

Adang Daradjatun: Peran Utama Ibu Dalam keluarga sebagai Fondasi Utama

JAKARTA – Anggota DPR RI Adang Daradjatun menegaskan peran utama Ibu di dalam keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial bangsa. Menurutnya, peran ibu sangat strategis dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan kualitas generasi penerus. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu beberapa waktu lalu, Adang menyoroti tantangan yang dihadapi para ibu di tengah perkembangan zaman […]Read More

Tausyiah

LUDAH BUKAN UNTUK MELUDAHI: Alarm Keras bagi Etika Publik

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Peristiwa yang belakangan viral seorang dosen berstatus ASN yang melakukan tindakan meludah kepada seorang kasir wanita, telah mengguncang ruang kesadaran publik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Bukan semata karena aktor pelakunya, melainkan karena simbol moral yang ia […]Read More

Lintas Jabar

Luput dari Perhatian Pemerintah, Warga Desa Cinta Mulya Swadaya Perbaiki

BANDUNG – Kerusakan jalan sepanjang 130 meter di Jalan Cipasir Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung luput dari perhatian pemerintah setempat dengan kerusakan sangat parah Jalan Penghubung Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, kerap terjadi musibah bagi pengguna jalan hingga membuat warga Desa Cinta Mulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang berinisiatif memperbaiki Jalan dengan Dana Swadaya. Penggalangan […]Read More

Lintas Jabar

Puluhan Tahun Rusak, Sejumlah Warga Antusias Sambut Perbaikan Jalan

SUMEDANG – Perbaikan jalan penghubung antar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang yang berada di Jalan Cipasir, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, saat ini pengerjaannya tengah berlangsung dari hasil Swadaya Masyarakat, Sabtu (27/12/2025) Pengerjaan jalan yang telah puluhan tahun mengalami kerusakan parah bahkan telah menyebabkan terjadinya musibah kecelakaan bagi pengguna jalan lantaran jalan sepanjang 130 […]Read More

Berita

Firman Soebagyo Usulkan Konsep Baru Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan konsep baru dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Komentar Firman itu untuk mencermati pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal masifnya alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Untuk itu, Firman menyoroti data Kementerian ATR/BPN menyebutkan alih fungsi […]Read More

Kunjungan DPR

DPR RI Ingin pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di

JAKARTA  – Komisi VII DPR RI menilai pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah bencana termasuk Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pascabencana banjir dan longsor, harus dilakukan secara terintegrasi. Hal itu agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Evita menegaskan bahwa potensi wisata daerah […]Read More