Oleh: M. Arwani Deni, Kepala Staf Konas Resimen Mahasiswa Indonesia Pada 24 Desember 2025, Kodam Jaya/Jayakarta genap berusia 75 tahun. Sejak didirikan pada 24 Desember 1950, Kodam Jaya memikul peran strategis sebagai satuan teritorial yang beroperasi di jantung kekuasaan negara. Jakarta dan wilayah penyangganya bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang […]Read More
Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Benarkah harmoni bisa diperintah? Apakah kerukunan lahir dari kesadaran, atau cukup dengan panggung bersama dan simbol kebersamaan? Di titik mana toleransi berubah menjadi tekanan halus, dan moderasi bergeser dari kebajikan menjadi agenda? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan […]Read More
JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Puadi menyampaikan publik perlu mengetahui apa saja yang dikerjakan Bawaslu sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada rakyat Indonesia. Menurut Puadi, kepercayaan publik terhadap Bawaslu dibangun melalui kerja nyata pengawasan dan penanganan pelanggaran yang diketahui serta dapat dinilai oleh masyarakat. “Publik perlu mengetahui apa saja yang telah dikerjakan Bawaslu. Ini merupakan bentuk […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil sebagai upaya penting dalam menjaga perlindungan tenaga kerja. Menurut Netty, industri tekstil masih menjadi salah satu sektor strategis dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Namun, fakta […]Read More
JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto mengingatkan bahwa kerusakan hutan memicu efek domino yang memperbesar risiko banjir dan tanah longsor, terutama ketika kerusakan terjadi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai (DAS). Peringatan itu ia sampaikan dalam diskusi Green Diplomacy Network bertajuk “Quo Vadis Konstitusi dan Krisis Ekologis: Belajar dari Bencana Hidrometeorologi Sumatera”, […]Read More
JAKARTA — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) yang akan digelar di Yogyakarta pada 26–27 Desember 2025, dinamika pencalonan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAUMY semakin menguat dan menjadi perhatian alumni di berbagai daerah, termasuk dari kawasan Indonesia Timur. Sejumlah alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) asal Indonesia Timur secara terbuka […]Read More
Dari peristiwa banjir besar di tiga provinsi ini, banyak selubung terbuka. Kedok propoganda yang begitu tebal selama ini, seperti nasionalisme, demokrasi, HAM, dst, tiba-tiba tersingkap. Pertanyaannya mengapa elit-elit penikmat Indonesia selama ini, yang tambang dana raksasanya dari menjual alam Indonesia, digerakkan oleh tenaga murah manusia Indonesia serta ratusan juta mulut yang siap selalu jadi pasar […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum meminta seluruh kader pohon beringin menjalankan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Menurut Adies, perlu kerja nyata dari kader Golkar di masyarakat untuk mensukseskan rekomendasi Rapimnas tersebut. “(Kita) menekankan pentingnya soliditas internal, kedisiplinan organisasi, serta kerja nyata seluruh kader,” kata Adies […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung penuh wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD seperti saat ini diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada dan Australia yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di acara Puncak HUT ke-61 […]Read More
JOKOWI – Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL). KSPI memperkirakan, dengan penggunaan indeks tertentu, kenaikan UMP 2026 […]Read More