Kunjungi Eropa, Momentum Presiden Jokowi ‘Bongkar’ Skandal Panama Papers

 Kunjungi Eropa, Momentum Presiden Jokowi ‘Bongkar’ Skandal Panama Papers

Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa.

Kunjungan Presiden ke Benua Biru kali ini dilakukan berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven).

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan mengungkapkan, Panama Papers menjadi momentum bagi publik global untuk mendesak negara-negara tax haven untuk mengakhiri rezim kerahasiaan.

“Kunjungan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membahas kembali kerjasama perpajakan internasional dalam skema G20 mengingat keempat negara yang dikunjungi Presiden Jokowi merupakan negara-negara anggota G20,” ujarnya dalam keterangan ke LintasParlemen.com, Senin (18/4/2016).

Maftuchan mengungkapkan, presiden juga dapat menggunakan agenda kunjungan ini untuk melakukan pertemuan pendahuluan sebelum Pertemuan Puncak G20 pada bulan September mendatang.

“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak. Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” ujarnya.

Selain itu, kunjungan ini juga dapat digunakan untuk kembali mendorong pembentukan Badan Perpajakan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Pembentukan Badan Perpajakan Internasional ini penting untuk memastikan pelibatan negara-negara miskin dan berkembang yang selama ini terpinggirkan agar dapat turut menentukan Sistem Perpajakan Global,” jelasnya.

Digiqole ad

Berita Terkait