Mahasiswa Timur Raya Desak Audit Sosialisasi 4 Pilar MPR Senator Papua, Dinilai Sarat Hasutan Tolak PSN
JAKARTA – Ketua Mahasiswa Timur Raya (Mahatir), Sahrir Jamsin, mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dilakukan oleh sejumlah senator DPD RI dari daerah pemilihan enam provinsi di Papua.
“Kegiatan tersebut tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga menyimpang secara substansi dan etika kenegaraan”, katanya dalam keterangan kepada wartawan.
Sahrir menegaskan, sosialisasi 4 Pilar MPR sejatinya merupakan mandat konstitusional yang harus dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing senator, bukan justru digelar di Jakarta.
“Pelaksanaan kegiatan di luar dapil telah menyalahi semangat representasi daerah dan berpotensi menyalahgunakan anggaran negara”, jelasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Sahrir menilai substansi sosialisasi tidak berfokus pada penguatan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, melainkan terindikasi memuat narasi provokatif terkait penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa forum resmi negara justru dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi politik yang menolak program strategis pembangunan khususnya PSN di Papua. Ini sangat berbahaya karena berpotensi menghasut, memecah belah, dan menyesatkan masyarakat Papua,” tegasnya.
Ia mendesak agar dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk menelusuri penggunaan anggaran negara dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Selain audit keuangan, ia juga meminta pemeriksaan etik oleh Badan Kehormatan DPD RI serta evaluasi internal oleh MPR RI guna memastikan kegiatan sosialisasi berjalan sesuai mandat konstitusi.
“Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan pelanggaran etik serius yang mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah”, tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar para senator DPD RI tidak berubah peran menjadi aktor politik yang menabur hasutan. Menurutnya, pejabat negara seharusnya menjadi penjaga persatuan bangsa, terlebih di Papua yang masih membutuhkan suasana kondusif untuk percepatan pembangunan.
“Jangan sampai senator DPD RI justru menjadi tukang hasut pemecah belah bangsa. Papua tidak butuh provokasi, Papua butuh ketenangan, keadilan, dan pembangunan,” tegasnya.
Sahrir menekankan bahwa narasi penolakan PSN sangat bertolak belakang dengan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua secara menyeluruh.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Papua menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional, mulai dari percepatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan keamanan berbasis kemanusiaan”, urainya.
Menurutnya, berbagai program pembangunan tersebut dirancang untuk mengurangi ketimpangan, membuka keterisolasian wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Karena itu, tidak etis jika forum resmi negara justru digunakan untuk menggiring opini yang melemahkan agenda strategis nasional”, tegasnya.
Mahasiswa Timur Raya meminta agar hasil audit dan pemeriksaan etik nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pembelajaran bersama. Ia berharap ke depan, sosialisasi 4 Pilar benar-benar dijalankan sesuai tujuan awalnya, yakni memperkuat persatuan nasional dan memperteguh komitmen kebangsaan.
“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Setiap pejabat negara wajib menjaga etika, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap forum resmi agar tidak merusak persatuan bangsa,” pungkas Sahrir.