Misbakhun: Kebijakan PMN Harus Menjadi Alat Pemerataan, Bukan Sekadar Penopang Jawa
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak boleh dijalankan dengan pendekatan parsial dan bias wilayah. Negara, menurutnya, harus memastikan keadilan kebijakan PMN antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi publik.
Penegasan tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BP BUMN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menyoroti kondisi transportasi di wilayah timur Indonesia yang dinilai belum mendapatkan perhatian berkelanjutan, baik transportasi laut maupun darat. Misbakhun menilai, keberlanjutan layanan transportasi publik menjadi kunci utama pemerataan pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah.
“PMN untuk transportasi laut seperti PELNI dan transportasi darat seperti DAMRI harus diperlakukan setara. Jangan sampai Jawa dianggap selesai, sementara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku justru tertinggal. Negara harus hadir secara nyata, terutama untuk transportasi darat di wilayah-wilayah tersebut,” tegasnya.
Menurut Misbakhun, penghentian atau terputusnya layanan transportasi publik di daerah rawan pangan berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ia menilai kebijakan PMN seharusnya tidak hanya berbasis hitung-hitungan jangka pendek, melainkan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan agar rapat kerja antara DPR dan pemerintah tidak berhenti pada pembahasan isu-isu yang bersifat sesaat.
“Saya tidak ingin rapat ini hanya menjadi formalitas atau membahas isu yang sedang tren saja. Kita punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan melihat tujuan besar negara,” ujarnya.
Ia meyakini, apabila pemerintah memberikan keberpihakan yang konsisten dan berjangka panjang terhadap wilayah timur, maka dampak pembangunan akan terasa signifikan.
“Bayangkan jika wilayah timur kita dorong dengan kebijakan PMN yang berkesinambungan. Bukan hanya transportasinya yang terangkat, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkas Misbakhun.
Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan PMN agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.