MPSI Kecam Media dan Komisi Penyebar Fitnah: Narasi Demo Agustus 2025 Sesat dan Memecah Belah
JAKARTA – Direktur Merah Pusaka Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari mengecam keras media dan pihak-pihak yang dinilainya secara sadar menyebarkan kebencian serta fitnah melalui narasi sesat terkait Aksi Demo Agustus 2025. Ia menegaskan, narasi tersebut tidak berbasis data dan bertentangan dengan fakta lapangan.
Menurutnya, pengulangan informasi keliru yang terus diproduksi dan disebarkan berpotensi besar dipercaya publik sebagai kebenaran. Fenomena ini dikenal sebagai Illusory Truth Effect, di mana kebohongan yang diulang-ulang membentuk persepsi seolah-olah valid.
“Ini manipulasi opini publik. Kebohongan yang diproduksi masif akan membangun stigma palsu,” katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (27/2).
Ia secara terbuka mengkritik Media Tempo dan Komisi Pencari Fakta yang dinilai mengabaikan data empiris serta analisis objektif. Menurutnya, hasil analisis data MPSI menunjukkan adanya perbedaan tajam antara fakta di lapangan dan narasi yang disajikan ke publik.
“Apa yang disampaikan Media Tempo dan Komisi Pencari Fakta bentukan lembaga Koalisi masyarakat sipil ini bukan kesalahan jurnalistik biasa maupun kajian hukum yang dapat dikatakan valid dan reliabel. Ini narasi menyesatkan yang berbahaya,” ujarnya.
Lebih jauh, Noor Azhari menilai narasi tersebut berpotensi memicu perpecahan sosial dan adu domba antar-institusi negara, khususnya antara TNI dan Polri.
“Ketika media memainkan isu sensitif tanpa dasar data yang sahih apalagi tidak ada konfirmasi kepada pihak institusi yang berkaitan ini sudah menyimpang dari kebebasan pers maupun keterbukaan informasi publik. Dampaknya adalah instabilitas sosial. Ini ancaman serius bagi persatuan nasional,” katanya.
Ia menegaskan media seharusnya menjadi pilar pencerdas publik, bukan alat propaganda kebencian.
“Jika media dengan sadar memelintir fakta, maka yang dirusak bukan hanya kebenaran, tetapi juga kepercayaan publik dan kohesi bangsa,” ucapnya.
Noor Azhari menyerukan tanggung jawab etik media dan peningkatan literasi publik.
“Masyarakat harus kritis. Jangan telan mentah-mentah narasi yang diulang-ulang tanpa data. Kebenaran harus ditegakkan, bukan direkayasa,” pungkasnya.