Muhidin Mohamad Said Dorong Penguatan Pengendalian Harga dan Pemulihan Keuangan di Sumut

MEDAN  — Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi di Sumatera Utara pascabencana, khususnya melalui pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan sistem keuangan daerah.

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Medan, Senin (23/2/2026), Muhidin menyampaikan bahwa secara umum sektor jasa keuangan dan aktivitas ekonomi mulai menunjukkan tren pemulihan. Layanan perbankan dan sistem pembayaran yang sempat terganggu akibat bencana kini berangsur normal.

“Kita melihat progres yang cukup baik. Namun stabilitas harga harus tetap menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tidak tergerus,” ujar Muhidin.

Ia mengingatkan bahwa tingkat inflasi di wilayah Sumatera kerap berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan langkah antisipatif yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Salah satu komoditas yang kembali disorot adalah cabai, yang selama ini menjadi penyumbang fluktuasi harga di Sumut. Ketergantungan pasokan dari luar daerah, terutama Pulau Jawa, membuat harga sangat rentan terhadap gangguan distribusi.

“Persoalan cabai ini berulang setiap tahun. Artinya, perlu strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi lokal dan memperbaiki rantai distribusi,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Muhidin juga mendorong optimalisasi peran Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar koordinasi lintas sektor berjalan konsisten. Menurutnya, struktur kelembagaan sudah tersedia, tetapi efektivitas pelaksanaan di lapangan harus terus diperkuat.

Selain isu inflasi, Komisi XI turut menyoroti percepatan pemulihan layanan perbankan. Muhidin mengapresiasi langkah cepat otoritas moneter dan perbankan dalam mengaktifkan kembali sebagian besar mesin ATM serta layanan transaksi keuangan.

Meski demikian, ia meminta pemulihan dilakukan menyeluruh agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mengakses uang tunai maupun layanan keuangan lainnya. Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik dan jaringan komunikasi agar sistem keuangan dapat berfungsi optimal.

“Pemulihan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur dasar harus pulih agar aktivitas keuangan berjalan normal. Stabilitas harga dan sistem keuangan harus dijaga bersamaan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah tersebut.