Papua dan Masa Depan Indonesia: Ketika Rakyat Menjadi Subjek Pembangunan

Oleh: Fathan Putra Mardela, Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University

Papua adalah mutiaranya Indonesia. Pernyataan ini bukan sekadar metafora kebangsaan, melainkan kesimpulan rasional jika Papua ditempatkan dalam perspektif pembangunan nasional. Wilayah ini menyimpan kekayaan ekologis strategis, keragaman sosial-budaya yang menjadi identitas bangsa, serta potensi besar sebagai penyangga masa depan ketahanan pangan Indonesia. Karena itu, bagaimana negara membangun Papua sesungguhnya menjadi ukuran sejauh mana pembangunan nasional berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Dialog publik yang diselenggarakan oleh Papua Connection pada Rabu, 25 Februari 2026 melalui tema Merawat Kemanusian dan Membangun Harapan di Tanah Papua menghadirkan refleksi penting, bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada logika proyek dan pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan harus dimaknai sebagai proses sosial yang mengembalikan martabat manusia, memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap negaranya, serta membuka jalan bagi harapan kolektif. Tanpa dimensi kemanusiaan, pembangunan hanya menghasilkan statistik, dengan kemanusiaan, pembangunan melahirkan kepercayaan.

Sebagai mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah di Institut Pertanian Bogor, saya melihat Papua sedang memasuki fase transisi penting yaitu dari wilayah yang lama diposisikan sebagai objek pembangunan menuju wilayah yang mulai berdiri sebagai subjek pembangunan. Pergeseran paradigma ini menjadi krusial, karena keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh besarnya investasi, melainkan oleh sejauh mana masyarakat memperoleh akses nyata atas sumber kehidupannya.

Dalam konteks tersebut, Proyek Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Rakyat di Merauke menjadi momentum strategis yang perlu dibaca secara lebih utuh. Program ini tidak semata ditujukan untuk meningkatkan produksi beras nasional, tetapi untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi masyarakat Papua. Pembangunan pertanian diarahkan agar masyarakat menjadi pelaku utama dan memiliki akses penuh terhadap pengelolaan lahan, proses produksi, hingga pemanfaatan hasil panen.

Pelaksanaan cetak sawah rakyat di Kabupaten Merauke menghadirkan pendekatan pemberdayaan yang konkret. Petani memperoleh dukungan mekanisasi pertanian seperti traktor, bantuan bibit unggul, pelatihan teknis, serta pendampingan manajemen usaha tani. Negara hadir bukan sebagai pengambil manfaat, melainkan sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas rakyat. Prinsip dasarnya jelas bahwa masyarakat Papua tidak boleh menjadi buruh di tanahnya sendiri, mereka harus menjadi pengelola utama yang mampu menghidupi keluarga dari hasil kerja mereka.

Di tengah berbagai dinamika opini publik, penting ditegaskan bahwa lahan yang digunakan dalam program ini tidak berasal dari kawasan hutan lindung maupun wilayah konservasi. Secara tata kelola kehutanan nasional, pemanfaatan lahan dilakukan pada wilayah yang secara hukum memang diperbolehkan untuk perubahan fungsi, yakni Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) serta Areal Penggunaan Lain (APL). HPK merupakan kawasan produksi yang dialokasikan dalam tata ruang untuk pemanfaatan produktif melalui mekanisme pelepasan kawasan yang ketat, sementara APL adalah lahan yang telah berada di luar kawasan hutan negara sehingga dapat dimanfaatkan langsung untuk pertanian rakyat.

Penegasan ini penting agar pembangunan tidak dipersepsikan sebagai ancaman ekologis. Justru sebaliknya, cetak sawah rakyat dirancang dengan prinsip keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kawasan lindung, taman nasional, dan wilayah konservasi tetap dijaga fungsi ekologisnya sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan pembangunan.

Lebih jauh, program ini membuka ruang sejarah bagi generasi muda Papua. Dengan meningkatnya akses pendidikan dan literasi digital, anak muda Papua memiliki peluang menjadi motor transformasi dan mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi pertanian modern, membangun kewirausahaan desa, serta memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor marginal, melainkan sebagai ruang masa depan yang bermartabat.

Namun pembangunan ekonomi saja tidak cukup. Tantangan Papua hari ini juga berada pada ruang informasi. Arus hoaks dan disinformasi kerap membentuk persepsi yang memecah kepercayaan sosial dan memperlemah persatuan. Karena itu, literasi informasi menjadi bagian dari perjuangan kebangsaan. Aktivisme generasi muda tidak lagi hanya hadir dalam aksi jalanan, tetapi juga dalam keberanian menjaga kebenaran, menelusuri fakta, memverifikasi informasi, dan melawan provokasi dengan nalar kritis.

Merawat kemanusiaan berarti memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun. Membangun harapan berarti menghadirkan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat. Ketika masyarakat memiliki akses atas tanah, teknologi, dan hasil produksinya, ketika lingkungan tetap dijaga, serta ketika persatuan dirawat melalui kesadaran informasi, maka Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah problematik, melainkan sebagai pusat harapan baru Indonesia.

Pada akhirnya, Cetak Sawah Rakyat di Merauke menunjukkan bahwa pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang memulihkan kepercayaan rakyat kepada negaranya. Papua akan benar-benar menjadi mutiara Indonesia, bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi karena kesejahteraan masyarakatnya, kokohnya persatuan sosialnya, dan hadirnya generasi muda yang berpikir kritis, berjiwa aktivis, serta bekerja nyata untuk masa depan bangsanya.