‘Pengawasan Haji adalah Amanah Suci yang Dijalankan dengan Penuh Tanggung Jawab dan Ketulusan’

JAKARTA – Di DPR RI tahun ini tak ada lagi Panita Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI seperri sebelum-sebelumnya. Tahun ini DPR RI fokus kerja dengan membentuk Tim Pengawas (Timwas) Haji. Dari Timwas ini sudah bekerja tiga bulan lalu dengan sejumlah temuan baik di tanah suci dan tanah air.

Untuk itu Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum mengingatkan para Timwas Haji bekerja sebaik-baiknya agar pelaksanaan haji disisa waktu ini ini dilaksanakan dengan baik penuh tanggung jawab dan amanah. Adies bersama Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Syamsul Rijal memimpin sejumlah rapat agar pelaksanaan haji 2025 berjalan lebih nyaman.

“Pengawasan haji adalah amanah suci yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Bersama @cucunsyamsurijal, kami memimpin rapat Tim Pengawas Haji DPR RI 2025 demi memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah,” kata Adies Kadir seperti dikutip diakun Instagramnya, Jakarta, Kamis (29/5/2025).

“Sekarang tidak ada lagi Panja Komisi VIII DPR RI tapi sekarang sudah menjadi satu kesatuanmen jadi TIm Pengawasan Haji Indonesia DPR RI. Timnas Haji ini sudah bekerja beberapa waktu lau, sekarang ini sudah dibentuk Timwas dan bekerja hingga sampai ke Madinah dan kembali ke tanah suci sejak keberangkatan pertama. Kerja Timwas ini bagaimana mengawasi bagaimana pengawasan Kementerian Agama Bekerja dengan baik kepada jemaah haji kita. 221 ribu berharap semua bisa ditangani dengan baik, Sebagai wakil rakyat bisa membantu masyarakat yang berangkat,” jelas Adies didampingi Cucun.

Untuk mengawasi pelaksanaan haji 2025,  bahkan Adies berkesempatn menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Pada kesempatan itu, Adies menjelaskan pola pengawasan DPR RI mengawasi Kementerian Agama melaksanakan haji untuk jemaah Indoneisa.

“Saya berkesempatan membahas peran DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Kita harapkan seluruh proses ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan khusyuk, dengan pelayanan yang semakin baik dan hambatan yang semakin minim. DPR RI akan terus memastikan pemerintah menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, demi kenyamanan dan keselamatan para jemaah. Kami membahas seputar penyelenggaraan Haji Indonesia, termasuk Program Makkah Route, serta kesiapan pemerintah dalam memastikan kelancaran ibadah haji tahun ini.,” terang Adies.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar ini berharap jemaah haji menjalankan ibadah haji 2025 lebih nyaman dan lancar hingga kembali ke tanah air dengan meraih haji mabrur. Adies bersama Timwas Haji DPR RI berusaha agar seluruh kendala yang dihadapi jemaah ditangani dengan baik.

“Semoga seluruh jemaah diberikan kelancaran, kekuatan, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan membawa haji yang mabrur. Harapannya, pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Para jemaah bisa menunaikan ibadah dengan khusyuk dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat. Ke depan, kita terus berupaya meminimalkan hambatan dan meningkatkan pelayanan haji bagi seluruh umat,” terang Adies yang juga Ketua Umum DPP Ormas MKGR.

Haji 2025 Sejumlah Masalah, Belum Terpikirkan Bentuk Pansusl

Di tengah banyaknya persoalan haji, Adies Kadir mengatakan, pihaknya belum terpikir untuk membentuk panitia khusus (pansus) Haji 2025. Meskipun sejumlah masalah haji bermunculan. “Enggak (bikin pansus), enggak ini kan hajinya belum selesai. Ini pelan-pelan diperbaiki,” terang Adies.

Adies mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) juga sudah turun tangan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, DPR juga akan melakukan pengawasan ke Arab Saudi.

“InsyaAllah kalau nggak ada kendala, besok saya dan Pak Cucun (Wakil Ketua DPR) juga akan melihat langsung di sana bagaimana kendala-kendalanya,” kata Adies.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengeklaim carut-marut haji yang ditemui sudah berkurang. Petugas haji juga diharapkan menangani dengan lebih profesional.

“Terakhir sudah agak berkurang, walaupun memang masih ada hal-hal seperti itu. Kita berharap sampai dengan puncak haji, carut-marut ini bisa terselesaikan dengan baik oleh Kementerian Agama,” ujarnya.

Keterlambatan Visa Masalah Utama Jemaah Haji Tahun Ini

Hingga saat ini DPR RI terus aktif melakukan pengawasan haji melalui Timwas Haji 2025. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkap keterlambatan visa menjadi persoalan yang paling ramai menimpa para jemaah haji tahun ini.

“Salah satu masalah itu adalah masalah visa. Visa itu banyak terjadi keterlambatan. Karena terjadi keterlambatan, misalnya suami istri atau satu kloter ada keterlambatan turun visa, sedangkan pesawat yang diberangkatkan kloter itu sudah harus berangkat,” ujar Adies di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Dia bilang, keterlambatan visa berpengaruh terhadap sewa pesawat untuk keberangkatan haji yang tidak boleh kosong. Jika, misalnya suami-istri ada yang terlambat penerbitan visanya, maka salah satunya ada yang kloternya diundurkan berangkatnya dengan ikut kloter pesawat berikutnya.

“Dan yang kloter di sini, yang berada di urutan belakang, ada yang diajukan masuk ke kloter berikutnya. Di sinilah permasalahan dimulai. Berangkat ini sampailah di Jeddah atau Madinah, kemudian yang (terlambat visa) ini juga berangkatkan. Sampai di sana (Saudi) sekarang ini bukan hanya satu syarikat, tetapi ada delapan syarikat,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Padahal, di sisi lain, terdapat delapan syarikat Saudi yang melayani jemaah haji Indonesia. Yaitu, Al-Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad. Adies menerangkan delapan syarikat ini bertujuan agar supaya pengaturan haji ini bisa lebih nyaman.

“Bahkan ada usulan juga dari teman-teman Komisi VIII itu kalau perlu satu kloter satu syarikat. Tapi kan itu terlalu banyak, masa 528 syarikat kan. Akhirnya dicoba ini delapan syarikat, ini baru tahun ini, tahun lalu satu syarikat. Dianggap ini bisa lebih mempermudah. Sampai di sana yang ini sudah syarikatnya jemput masuk ke hotel,” jelas Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini.

Dengan adanya keterlambatan visa tersebut, akhirnya salah satu pasangan yang belakangan berangkat, dijemput oleh syarikat yang berbeda kemudian masuk ke hotel sesuai dengan syarikatnya.

“Otomatis yang tadi suami istri atau satu kloter itu terpisah. Terpisah. Nah masalah ini banyak ditemukan di sana yang kemarin sempat viral. Ada yang pisah suami istri, ada yang anak dan lain sebagainya. Nah inilah akhirnya coba dikoordinasikan dengan baik,” urainya.

Meskipun demikian, Adies menjelaskan pihak Kemenag sudah mulai berangsur-angsur ditata kembali ke kloternya masing-masing dan pasangannya masing-masing. Meskipun demikian, ia tetap mewanti-wanti agar jangan sampai terpisah pasangan itu nanti juga terjadi saat wukuf di Arafah dan melempar jamrah.

“Nah kalau terpisah lagi sesuai dengan syarikatnya yang tercatat di sana itu kan agak susah. Makanya koordinasi kemarin Dirjen Agama kita minta berangkat duluan untuk menyelesaikan masalah itu,” pungkas Adies.