Pergantian Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Makin Amburadul nan Sewenang-wenang

Pergantian Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Makin Amburadul nan Sewenang-wenang

SHARE

JAKARTA – Jelang pemilihan pimpinan BPK, Hari ini (23/9/19) muncul kembali surat pergantian keanggotaan Komisi XI yang ditandatangani secara tunggal oleh Adies Kadir selaku sekretaris Fraksi Partai Golkar.

“Ada apa dengan surat pergantian sampai 3 kali ini, dalam rentang waktu empat hari? Apakah ada kepanikan atau bagaimana” kata Pengurus DPP sekaligus Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajudin Abdul Wahab kepada wartawan (23/09/2019).

Sebagai informasi, surat ini sudah tiga kali dikeluarkan oleh fraksi partai Golkar, yang pertama tanggal 19 september 2019. Kemudian dikoreksi kembali tanggal 20 september 2019 dan terakhir dikeluarkan lagi hari ini, 23 september 2019.

“Pergantian yang dilakukan tiga kali, dalam hitungan hanya 4 hari ini mencerminkan tata kelola partai yang amburadul, partai Golkar dikelola tanpa mekanisme yang jelas dan berkepastian. Apakah Airlangga sudah mengganggap partai ini menjadi milik sendiri dan tidak menganggap keberadaan yang lain, keputusan dilakukan dengan sesuka hati dan menanamkan ketidakharmonisan sesama kader anggota fraksi Golkar,” jelas Sirajuddin.

Menurut Sirajuddin, Airlangga harus sadar dan perlu diingatkan kembali, bahwa salah satu dari visi Airlangga dalam membangun partai Gokar yaitu mewujudkan partai Golkar yang berintegritas, dengan cara-cara seperti itu justru menjauhkan partai golkar dari partai yang berintegritas.

“Apalagi pergantian anggota komisi XI DPR RI, terendus kuat dilatari untuk menjegal calon pimpinan BPK dari pro-Bamsoet. Sama halnya dengan “pemecatan” beberapa ketua DPD kab/kota, serta diskriminasi terhadap beberapa pengurus, yang tidak mendapat undangan pada saat rapat korbid di tingkat DPP Partai Golkar,” paparnya.

“Pembelajaran politik dan berdemokrasi apa yang mau kita contoh terhadap pemimpin partai golkar seperti Airlangga, tiga kali surat pergantian anggota Komisi XI DPR,  hanya dalam waktu 4 hari, inilah fakta politik terhadap tata kelola partai Golkar yang amburadul, serta mengharamkan siapa saja tidak boleh berbeda dengan dirinya,” lanjut sirajuddin.

“Hal ini tidak boleh kita biarkan lama, semakin lama perilaku politik “belah bambu” diterapkan dalam mengelola Partai Golkar, maka Partai Golkar akan semakin terpuruk dan akan ditinggalkan oleh rakyat.”

Mantan Sekjen DPP KNPI ini mengungkapkan, rapat pleno dan Rapimnas saja tidak dijalankan dalam kurun waktu satu tahun lebih, dengan berbagai alasan yang mengada-ada, ruh kolektif yang tertuang dalan konstitusi Partai Golkar semakin hilang.

“Kami sebagai Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), tidak akan berhenti untuk mengigatkan, mengkritisi setiap kebijakan Airlangga yang sesuka hatinya memengelola partai golkar, tapi jika terus menerus kebijakan seperti ini dilakukan, maka tinggal menunggu waktu munculnya perpecahan besar di golkar. “Sejarah akan mencatat, Airlangga sebagai orang yang menjadi penyebab perpecahan besar di tubuh partai Golkar,” pungkasnga. (dwi)

 

Facebook Comments