Pimpin Kunjungan ke Palu, Muhidin Mohamad Said: Kunjungan Ini Sangat Tepat untuk Memastikan Proses Pembangunan di Sulawesi Tengah Berjalan Optimal

PALU – Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said memimpin rombongan Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebagai Ketua Tim, Muhidin menyampaikan dukungan ke Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Kunjungan ini sangat tepat untuk memastikan proses pembangunan di Sulawesi Tengah berjalan optimal. Selain itu, kami ingin memastikan penyerapan dana pembangunan, yang bersumber dari transfer ke daerah, dilakukan secara efektif dan efisien guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mengatasi ketimpangan antarwilayah,” kata Muhidin saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI, Pemerintah Provinsi Sulteng, bupati/wali kota, dan perwakilan Bank Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (21/11/2024) seperti dikutip situs DPR RI.

“Sulawesi Tengah memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Pemerintah perlu merealisasikan langkah-langkah mitigasi risiko ini, yang tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” sambung Muhidin.

Muhidin menjelaskan tujuan kunjungan ke Palu tersebut, bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pengendalian inflasi dan kebijakan perpajakan yang telah diterapkan di Provinsi Sulteng. ia menerangkan, pemilihan Sulawesi Tengah sebagai lokasi kunjungan kerja tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini, termasuk sektor pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, wisata bahari, dan wisata sejarah.

Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menyumbang 52 persen dari cadangan global, atau sekitar 72 juta ton nikel.

Dalam kunjungan ini, Muhidin juga ingin mengetahui perkembangan pembangunan perumahan dan infrastruktur pascabencana 2018, serta efektivitas penggunaan dana transfer daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta pelaksanaan Dana Desa (DD). “Kami juga ingin mendapatkan gambaran tentang kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Tengah,” pungkas Muhidin.