Respon Positif Bawaslu Jakut Usai Puadi Luncurkan Buku Keempat Soal Kepemiluan di Indonesia
JAKARTA – Ketua Bawaslu Jakarta Utara Johan Bahdi Putra menyampaikan DR. Puadi, SPd, MM menjadi salah satu pimpinan Bawaslu RI yang sangat produktif. Menurut Johan, di tengah aktivitasnya mengurus pengawasan Pemilu di Indonesia masih sempat-sempatnya menulis buku yang hingga kini sudah buku keempat.
“Kita patut apresiasi apa yang telah dipersembahkan oleh Pak Puadi bagi proses demokratisasi di Indonesia khususnya bagi pengawasan Pemilu di Indonesia. Melalui buku-buku yang ada, kita penyelenggara memiliki hasanah berpikir yang baru terkait kepemiluan di Indonesia,” kata Johan usai peluncuran buku Puadi berjudul ‘Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu’ di Jakarta Selatan, Sabtu (1/11/2025).
Johan menjelaskan, dalam buku itu ada 10 Bab yang menarik dibaca bagi pemerhati Pemilu, tak hanya pada penyelenggara Pemilu. Ia mencontohkan di Bab 1 yang membahas soal ‘Dinamika Pengawasan Pemilu dalam Konstelasi Politik’ membahas, dalam sistem demokrasi lembaga pengawas seperti Bawaslu memiliki peran strategis mewujudkan demokrasi yang adil, transparan dan akuntabel.
“Jadi kita (Bawaslu) itu dalam mengawasi Pemilu punya peran mencegah kecurangan tetap berjalan demokratis tanpa merusak integritas sistem yang ada. Ternyata kita ini sebagai pengawas punya peran menjaga keseimbangan antara kepentingan dari banyak pihak agar proses yang kita maksud dalam Pemilu itu tetap berjalan secara sehat dan demokratis,” terang Johan.
“Itu tugas dari pengawas Pemilu. Tapi ada juga peran media massa dalam mengawasi pemilu yang juga dibahas di sini. Tapi sebenarnya, yang paling menarik dibahas secara mendalam bagaimana peran masyarakat luas dalam mengawasi proses Pemilu agar transparansi pemilu berjalan secara demokratis seperti yang kita cita-citakan bersama,” sambung Johan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Jakarta Utara Yapto Sendra mengaku sangat senang dengan adanya buku terbaru Puadi tersebut. Baginya, dengan buku terbaru itu menambah buku-buku yang membahas terkait kepemiluan di Indonesia.
“Saya sudah beberapa lembar tadi, setelah saya baca-baca banyak hal yang dibahas di dalamnya terkait soal persoalan kepemiluan dan bagaimana kita bersikap sebagai pengawas dalam konflik kepentingan politik di saat pemilu,” terangnya.
Sebelumnya, Puadi menjelaskan, karyanya itu hasil pengembangan dari disertasi doktoralnya. Buku tersebut lahir dari pengalaman langsung dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang menyaksikan pelbagai dinamika dan konflik kepentingan di tiap tahapan pemilu yang dilaluinya.
“Buku ini dibuat atas kegelisahan dan keinginan saya untuk menelusuri bagaimana para aktor, Bawaslu, KPU, partai politik, penegak hukum, hingga masyarakat berinteraksi dan beradu kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing,” ujar Puadi.
Titik fokus yang ingin diangkat dalam proses pemilu di Indonesia yakni pentingnya penguatan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
“Ke depannya, Bawaslu harus terus memperkuat eksistensinya sebagai lembaga yang dipercaya publik. Media juga memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi tentang misi perbaikan demokrasi di setiap tahapan pemilu,” tegasnya.
Lebih lanjut Puadi menambahkan, sejumlah isu penting turut diangkat dalam bukunya, seperti daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, politik uang, dan keterwakilan perempuan 30 persen. Semua isu tersebut dinilai merupakan titik krusial yang menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Menurut Puadi, karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai refleksi akademik, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola demokrasi di Indonesia.
“Sengaja buku ini didesain sebagai bahan rujukan. Apalagi setelah keluarnya Putusan MK Nomor 135 dan 104, perlu ada pemahaman baru tentang bagaimana rekomendasi Bawaslu terhadap KPU bisa diakomodasi dalam proses penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel,” terang Puadi.