Survei Indomatrik: 79,44 Persen, Publik Setuju Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan
JAKARTA – Lembaga survei Indomatrik merilis hasil survei nasional “Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Nama Nama Tokoh Yang di Usualkan Untuk Menjadi Calon Pahlawan Nasional”.
Survei itu tersebar di 38 Provinsi. Hasil survei Indomatrik data menunjukkan tingginya tingkat kesukaan/kesetujuan publik yakni yang menyatakan setuju sekitar 79,44 persen; publik yang tidak setuju sebesar 16,20 persen namun masih terdapat masyarakat yang tidak memberikan pendapatnya alias tidak tahu/tidak sekitar 4,36 persen.
“Tingginya tingkat kesetujuan publik ini di tunjukkan adanya indikasi bahwa sosok soeharto telah banyak jasanya di berbagai bidang pembangunan dan berbagai bidang kehidupan. Misalnya memajukan pendidikan dari sekolah dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, memberikan kemudahan untuk akses berobat dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan stimulan perekonomian berbasis data ekonomi berjangka,” kata Direktur Eksekutif Indomatrik Husin Yazid kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Menurut Husin, Soeharto mampu membawa pemerataan jumlah penduduk dengan program transmigrasi, melancarkan program mengurangi kemiskinan sampai ke pelosok, program swasembada pangan, mampu membawa proses pembangunan berkelanjutan yang saat ini di rasakan kita semua.
Namun, lanjut Husin, secara subjektif terdapat kekeliruan misalnya terjadinya perilaku KKN di era kepemimpinan Soeharto, terdapat pelanggaran HAM, adanya pembatasan mengeluarkan pendapat serta dalam memimpin Indonesia terjadi praktek otoriter.
Husin menjelaskan, tingkat kesetujuan/kelayakan publik yang menyatakan stuju sekitar 79,44 persen uraiannya sangat setuju 65,89 persen dan cukup setuju 13,55 persen; publik yang tidak setuju sebesar 16,20 persen uraiannya tidak setuju 9,55 persen dan sangat tidak setuju 6,65 persen; namun masih terdapat masyarakat yang tidak memberikan pendapatnya alias tidak tahu/tidak sekitar 4,36 persen.
“Adapun alasan penilaian publik tersebut sekitar, sosok Soeharto layak atau setuju di anugerahi gelar pahlwan. Sosok Seoharto, seorang pejuang yang berjasa dalam pertempuran melawan penjajahan di era sebelum merdeka 88,55 persen; berhasil meberangus gerakan G 30S PKI dan membubaarkannya 85,25 persen. Pejuang nasional yang luar biasa bagi pembangunan dan perkembangan Bangsa 84,60 persen; peletak dasar dasar pembangunan nasional berdasarkan strategi pertumbuhan ekonomi berjangka 84,36 persen. Program mengurangi kemiskinan untuk seluruh lapisan melalui swasembada pangan 83,93 persen,” papar Husin.
Selanjutnya, sambung Husin, Soeharto, mampu mencipatakan stabilitas politik era pemerintahannya stabil 83,75 persen; menajalankan program kesehatan dan sekolah terjangkau sampai ke pelosok 83,36 persen; Presiden yang telah membawa progres pembangunan yang berkelanjutan nasional yang di nikmati saat ini 83,35 persen; pembangunan bagi masyarakat kecil rumah susun dan melancarkan program trasmigrasi 83,05 persen.
“Dimana alasan publik yang tidak setuju sosok Soeharto di anugerahi Gelar Pahlawan Nasional yakni, banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai sendi di eranya 62,74 persen; banyak terjadinya pelanggaran HAM di mana mana 62,55 persen; pembatasan kekebasan berpendapat bagi warga yang memprotes 60,55 persen; pemberian gelar pahlawan Nasional dianggap telah menghianati semangat perjuangan reformasi 1998 60,36 persen,” jelas Husin.
“Selanjtnya, pemberian gelar pahlawan Nasional oleh Presiden RI mematikan semangat perjuangan reformasi 1998 sekitar 60,15 persen. Walaupun agenda reformasi di anggap gagal, Soeharto tidak pantas di anugerahi gelar pahlawan 58,65 persen. Soeharto dan kroni kroninya tidak pernah di adili dan di tuntaskan 58,25 persen dan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter 56,55 persen,” sambungnya.
Ia juga memaparkan, pengusulan dalam rangka penerimaan gelar Pahlawan Nasional telah di lakukan sesuai prosuderal. Dimana pasti terdapat pro dan kontra, namun semua pihak hendaknya melihat hal hal positif dari sosok figur Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia ini.
Lebih lanjut, ia memegaskan, survei dengan Metode menggunakan simple random sampling, responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara di 38 Provinsi, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas ketika survey dilakukan, diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Kelurahan/Desa, Kampung/RW/RT.
Survei digelar pada 15 s/d 25 Oktober 2025. Margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.