Terkini
JAKARTA – Wakil ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa memang sementara ini ada sejumlah rekomendasi. Di mana rekomendasi agar MPR periode sekarang melakukan pengkajian secara mendalam. Dan melihat kemungkinan adanya amandemen yang terbatas, demikian ujarnya menceritakan dan mengulas. “Terbatasnya, amandemen itu di mana memasukan GBHN di dalam bentuk TAP MPR RI. […]Lanjut baca
JAKARTA – Direktrur Eksekutif Fixpoll Mohammad Anas RA menanggapi isu amandemen UUD 1945 sebagai permainan wacana pihak yang tak bertanggungjawab. Anas menyampaikan Jokowi segera menyelesaikan persoalan tersebut. “Seharusnya, jika memang Jokowi tidak tertarik dengan 3 periode. Maka Jokowi harus turun tangan menyesaikan rencana ini. Saya pikir, kondisi saat ini sangat mudah bagi Jokowi menghentikan isu […]Lanjut baca
JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena memiliki pandangan sama dengan pandangan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Di mana menurut Idris amandemen UUD NRI 1945 diperlukan dalam sebuah negara jika prasyarat suasana kebangsaan berjalan kondusif. Menurut Idris wacana amandemen UUD NRI 1945 yang terbatas tak hanya terjadi di periode kali ini […]Lanjut baca
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai membahas rencana UUD 1945 di era Pandemi Covid-19 tidak tepat. Bagi Habib Aboe, tidak elok membahas konstitusi negara di era Pandemi Covid-19. “Membahas rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat. Karena rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan,” kata Habib Aboe pada Lintas […]Lanjut baca
