Tags : DPR RI

Headline Nasional

DPR Kena Efisiensi Rp1,305 Triliun, Adies Kadir: Ini Maksudnya Baik

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum mendukung langkah Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran dengan terbitkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Adies ingatkan seluruh pihak menguatkan ikan pinggang. Adies menyampaikan, langkah efisiensi anggaran iitu tak hanya berlaku […]Read More

Berita

DPR RI: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dapat Turunkan Beban Pembiayaan

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyambut baik peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Program yang ditujukan untuk masyarakat yang berulang tahun, baik anak-anak, remaja, dewasa dan lansia ini merupakan kebijakan yang bagus dan bermanfaat. Bahkan untuk ibu hamil dan balita disiapkan program pemeriksaan kesehatan khusus,” […]Read More

Kunjungan DPR

Lamhot Pimpin Kunjungan ke PT Hyundai: Mobil Listrik Impor Beredar

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga, menyoroti tantangan yang dihadapi industri mobil listrik di Indonesia. Industri tersebut, khususnya perusahaan mobil listik asal Korea Selatan, Hyundai, yang merupakan salah satu pionir investasi kendaraan listrik di Tanah Air. Dalam kunjungan Lamhot ke PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, ia mengungkap […]Read More

Parlementaria

DPR RI Sayangkan Penggusuran Surau Baitul Ibadah Tembesi Batam

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menyesalkan tindakan penggusuran Surau Baitul Ibadah di Tembesi, Batam, yang dilakukan di tengah konflik lahan antara pengurus surau dan PT Tanjung Piayu Makmur (PT TPM). Penggusuran ini dinilai mencederai hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan mengabaikan prinsip keadilan sosial. “Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. […]Read More

Kesehatan

DPR RI: Aturan Pembatasan Media Sosial untuk Anak Harus Komprehensif,

JAKARTA  – Rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan bahwa perlindungan anak di ranah digital tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi juga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dan […]Read More

Parlementaria Regulasi

Menkum Supratman Andi Agtas Rapat di DPR: 40 RUU Kami

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas datang ke Baleg DPR RI sebelumnya sebagai ketua dengan mengusulkan empat rancangan undang-undang (RUU) yang segera disahkan masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Dari empat itu, ada berupa rancangan hingga revisi undang-undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Priotitas 2025. Adapun RUU yang diusulkan adalah dari persoalan narkotika dan psikotropika […]Read More

Headline

Adies Kadir Sampaikan Revisi UU DKJ Sampung Sebelum Pilkada 27

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ menjadi UU bakahl disahkan sebelum Pilkada digelar 27 November 2024 mendatang. Adies menyebutkan, hingga kini proses legislasi terkait revisiUU DKJ akan terus berlanjut setelah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR. “Ya memang harus diselesaikan […]Read More

Parlementaria

Adies Tanggapi MK Minta DPR Segera Buat UU Terpisah UU

JAKARTA – Wakil Ketua DPR DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat siaran dengan merespons permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) agar memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru. Menurut Adies, perihal itu, pihak DPR RI perlu membahasnya terlebih dahulu. “Kami ini kan harus membicarakan dulu. Kami akan bicara dengan teman-teman dan […]Read More

Parlementaria

DPR RI Apresiasi Putusan MK soal UU Ciptaker, Minta Pemerintah

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini […]Read More