Tags : MK

Politik

Rizal Mallarangeng Gagal Pimpin Partai, Kader Muda Golkar DKI Tuntut

JAKARTA – Gegara suara Partai Golkar DKI Jakarta turun drastis pada pemilu 2019 di ibukota membuat kader Golkar geram. Termasuk di antaranya kader militan yang mengatasnamakan dirinya Kader Muda Partai Golkar (KMPG) meminta Munsyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) segera digelar. Menurut Koordiator Aksi R Lintang Fisutama, kinerja Plt Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng tidak becus […]Read More

Pro Kontra

‘Jika MK Menangkan 01 maka Petahana di Pilkada Akan Legal,

JAKARTA –  Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi Sodik Mudjahid menilai, jika MK atau Mahkamah Konstitusi masih memenangkan 01 Jokowi-Amien maka dalam pemilu baik Pilpres maupun Pilkada di daerah yang diikuti petahana akan legal, dan boleh secara brutal berbuat curang. “Dengan banyaknya kecurangan, itu artinya boleh berbuat curang. Bagaimana nasib bangsa Indonesia kedepan, jika […]Read More

Opini

MK Bersidang: Agun Gunandjar Sudarsa Keluarkan Himbauan Kebangsaan

Himbauan Kebangsaan Mohon bersabar untuk semua warga dan elemen bangsa dan negara. Mari kita hormati dan hargai proses di MK sampai Tuntas seluruh tahapan Pemilu 2019. Kita ciptakan kondisi yang semakin sejuk, kondusif, menghindari konflik yang masih mungkin terjadi. Membantu penyelenggara Pemilu, Polri dan TNI untuk menjalankan tugas negara sesuai Tupoksi masing-masing. Kita majukan dan […]Read More

Ideas & Politica

MK Segera Bersidang, Ketua DPR: Biarkan Proses Hukum Berjalan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang perdana gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019, tanggal 14 Juni 2019. Tentu kita semua harapkan situasi keamanan yang sudah kondusif hingga saat ini bisa terjaga hingga sidang putusan MK diketok. “Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum […]Read More

Hukum

Hakim MK Diingatkan agar Profesional dan Objektif

PADANG – Anggota MPR RI Hermanto mengingatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutus sengketa hasil pemilihan umum secara profesional dan objektif. Tidak terpengaruh oleh berbagai macam tekanan, baik datang dari kekuasaan maupun opini masyarakat, sebagai wujud hakim yang berintegritas dan pribadi yang tidak tercela. “Hakim MK harus merdeka sehingga keputusan sengketa pemilu dapat diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan […]Read More

Ideas & Politica

Kubu Jokowi: Saya Yakin Prabowo Kalah Lagi di MK

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Influencer Bidang Hukum TKN Anggota Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-Ma’ruf Arteria Dahlan menyampaikan pihaknya sangat menghormati keputusan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi Arteria, itu hak konstitusional Prabowo Sandi. Arteria menjelaskan, sikap Prabowo-Sandi itu jauh lebih beradab, ketimbang […]Read More

Pro Kontra

MUI Sesalkan Putusan MK Terkait LGBT

JAKARTA – MUI akan terus mencermati dan mengawal proses pembahasan RUU KUHP di DPR khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang diamanatkan oleh MK untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dalam Putusan MK Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Menurut Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi pasal-pasal tersebut adalah pasal 284 tentang perzinaan, pasal 285 tentang […]Read More

Pro Kontra

PKS Kecewa Uji Materi Pasal Kesusilaan Ditolak MK: Ini Soal

JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI mengaku kecewa dan menyayangkan Putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, materi pemohon berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa dan jelas tidak sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia […]Read More

Pro Kontra

Terkait Putusan MK, MUI: Pasal Itu Mengatur Masalah Agama, Tak

JAKARTA – MUI angkat suara terkait putusan Mahkama Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016. Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, pasal tersebut mengatur tentang masalah agama bukan mengatur masalah […]Read More