Tags : Presidential Threshold

Politik

Aturan Syarat Calon Presiden, Cania Cita: Membatasi Partisipasi Warga Negara

JAKARTA – Vlogger terkenal Cania Cita Irlanie menghadiri sebuah diskusi bertajuk Muda Memimpin, Bincang Ulang Presidential Treshold dan Batas Minimal Usia Presiden. Diskusi tersebut dihadiri oleh akademisi dan youtuber Refly Harun, Politikus Arief Poyuono, Politisi PSI Rian Ernest, dan Dinno Ardiansyah CEO Centenialz. Ihwal Presidential Treshold, Cania sepakat bahwa perlu ditinjau ulang. Sebab hal itu […]Lanjut baca

Hukum

Babak Baru Presidential Threshold Usai Uji Materi PKS Ditolak MK

JAKARTA –  Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai ada dua kejutan sekaligus menjadi babak baru usai putusan batas mencalonkan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh PKS. Gugatan bernomor 73/PUU-XX/ 2022 itu menimbulkan sejumlah keanehan. “Kali ini kita tak bahas soal bunyi putusan dengan menolak […]Lanjut baca

Politik

Ramai-ramai Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden Agar Semua Partai Bisa

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi kembali membuka sidang menguji Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas atau presidential threshold pencalonan presiden dan wakil presiden 20-25%. Pemohon kali ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Perludem, Partai Pekerja Indonesia dan beberapa pemohon perorangan. Dalam sidang yang dipimpin hakim MK Prof Aswanto itu, Yusril Ihza Mahendra yang mewakili PBB […]Lanjut baca

Nasional

Presindential Threshold 20 Persen Batasi Pilihan Rakyat

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jum’at dini hari (21/7/2017) lalu setelah melalui proses yang panjang baik pembahasan di tingkat Pansus maupun saat rapat paripurna. Ada 5 paket opsi yang muncul di tingkat Pansus RUU Pemilu yang tidak mencapai kesepakatan dan diputuskan dibawa ke rapat paripurna DPR […]Lanjut baca

Nasional

PT 20-25 Persen Sengaja Dikondisikan Partai Pemerintah untuk Menang di

JAKARTA​ – DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-undang Pemilu yang baru. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25 persen. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahwa PT 20-25 persen tersebut sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk […]Lanjut baca

Opini

Presidential Treshold dalam Pemilu Serentak, Konstitusional Atau Inkonstitusional?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pastas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK. Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan: Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan […]Lanjut baca

Politik

Ini yang akan Terjadi jika DPR Hapus Presidential Threshold Jadi

JAKARTA, Hingga saat ini perdebatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold terus berlangsung. Belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR, sehingga sangat wajar politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam mempertanyakan mengapa ada pihak yang begitu kekeuh menginginkan ambang batas dihapus menjadi 0 persen. Ridwan juga dibuat bingung dan geleng-geleng kepala saat parliamentary threshold atau […]Lanjut baca

Parlementaria

Demokrat: Presidential Threshold Tak Dibutuhkan Lagi di Pemilu Serentak 2019

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tak bisa dipungkiri dalam proses pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu banyak poin yang menjadi perdebatan panjang. Di antara terkait presidential threshold (PT). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR memandang menetapkan ambang batas presidensial dalam Pemilu serentak 2019 tak relevan lagi. “PT itu sudah tidak diperlukan lagi. […]Lanjut baca