JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyampaikan pihak DPR RI segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset usai menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adies mengungkapkan, saat ini pembahasan revisi KUHAP masih berproses di Komisi III DPR RI. Ia […]Read More
Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III ke-7/Dosen Tetap Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur/Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) DALAM rentang waktu satu dekade terakhir, ada ribuan kasus korupsi dengan perkiraan kerugian negara sampai ribuan triliun rupiah. Artinya, ada ribuan triliun rupiah aset negara […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyampaikan bahwa pihaknya di DPR RI masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari pemerintah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut di parlemen Indonesia. “Kita tunggu DIM-nya, kita tunggu masuk ke parlemen. […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gplkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum merespon cepat rencana Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembahasann Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI yang disampaikan bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025 kemarin. Adies sangat mendukung tekad Prabowo itu yang […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo mendukung Presiden Prabowo Subianto agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah. RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyayangkan tidak masuknya RUU Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dari Pemerintah. Padahal, menurut Bennt, RUU Perampasan Aset ini sangat penting karena pemerintah bisa ‘bersih-bersih’ seperti tertuang di buku ‘Paradoks Indonesia’ karya Presiden Prabowo Subianto. […]Read More