JAKARTA – Anggota Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri pelaksanaan haji ke depan lebih baik lagi. Abidin ingin aturan pelaksanaan haji harus mengubah semuanya. Abidin pun berharap, proses revisi dua undang-undang soal pelaksanaan haji di DPR RI sedang berlangsung penting untuk memnenahi penyelenggaraan ibadah haji di […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren. Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pandangan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menekankan perlunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam Undang-Undang. Sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan tak terkesan BPIP hanya milik suatu rezim pemerintahan saja. “Selain PB IKA PMII, PBNU dan Legiun Veteran […]Read More
JAKARTA – Stasiun Metro TV pada Senin (11/3/2019) memenuhi panggilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan dan penyiaran yang tidak berimbang terkait dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Rapat klarifikasi dihadiri oleh Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Puji Hartoyo, dan Arif Faturrahman […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran masih berproses di DPR. Dan DPR bersama pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak. “RUU Penyiaran menjadi RUU prioritas DPR. Kita harapkan draft RUU Penyiaran bisa segera diajukan ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi RUU inisatif DPR,” ujar Bamsoet saat menerima […]Read More
Oleh: YUSRIL IHZA MAHENDRA, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Mahkamah Konstitusi melaluin putusan yang dibacakan tanggal 11 Januari 2018 menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan Presiden yang dianggap para pemohon bertentangan dengan UUD 45. Itu berarti hanya partai atau gabungan partai yang dalam pemilu DPR lima tahun sebelumnya yang dapat […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Hari ini beberapa wartawan media bertanya kepada saya kapan dan apa saja yang akan saya uji materikan ke MK pasca DPR memutuskan menerima RUU Penyelenggaraan Pemilu Kamis malam 20 Juli yang lalu. Saya katakan, saya secepatnya akan lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dalam arti […]Read More
JAKARTA – Koalisi Kawal RUU Pemilu menyimpulkan, jika tidak ada perubahan, besok (20/7) DPR mengambilan keputusan akhir terhadap RUU Pemilu. Secara spesifik, paripurna dijadwalkan hanya akan membahas lima isu krusial dari RUU Pemilu yang belum tuntas untuk disepakati. Seperti diberitakan sebelumnya, lima isu krusial itu yakni, soal Sistem Pemilu Legislatif, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parliamentry Threshold, Metode […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
JAKARTA – SAAT ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang dalam tahap pembahasan dan penyelesaian pembahasan RUU Perkelapasawitan. Sejumlah pihak telah diundang oleh Baleg untuk didengar pendapatnya agar UU tersebut kelak benar-benar bermanfaat bagi perkembangan dunia perkelapasawitan di Indonesia. Selain itu, UU itu pro rakyat, tidak pro asing. Hanya saja, banyak yang bersuara miring terkait […]Read More
