Terkait Blok Masela, Presiden Diminta Copot Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas
Photo: int
Jakarta, Lintasparlemen.com–Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi karena lebih mementingkan kepentingan investor asing dalam pengembangan Blok Masela.
“Ngapain mempertahankan pejabat yang tidak membela kepentingan nasional kita. Sebaiknya, presiden copot saja,” ujar Pendiri sekaligus Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina di Jakarta, Kamis (24/3/2016)
Menurutnya, Sudirman Said dan Amien Sunaryadi lebih membela proposal Inpex dan Shell yang menginginkan Blok Masela dikembangan dengan kilang terapung (offshore). Padahal, skenario ini tidak memberikan banyak manfaat lebih bagi pembangunan kawasan Indonesia Timur, terutama masyarakat Maluku dibandingkan proyek dibangun di darat (offshore).
“Dengan onshore, produksi gas dapat diproses sebagai LNG dan sekaligus bahan baku untuk industri petrokimia yang tidak akan bisa dilakukan jika dipilih LNG laut. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan, ekonomi masyarakat di Maluku bisa tumbuh. Tapi, mereka malah menjadi jubir Inpex dan Shell, bukan membela masyarakat Maluku yang menginginkan onshore,” imbuhnya
Saat sesudah dan sebelum Presiden Jokowi memutuskan Blok Masela dikelola di darat, kata putri pendiri Pertamina ini, Sudirman Said dan Amien Sunaryadi masih saja menunjukkan pembelaannya terhadap Inpex.
Meski mengatakan akan mematuhi dan meneruskan keputusan Presiden Jokowi namun Sudirman tetap membohongi rakyat dengan menyebut proyek pembangunan kilang Blok Masela akan molor dari waktu yang dicanangkan pada tahun 2018 karena dipilihnya skema onshore. Adapun Amien menekan Jokowi agar memutuskan skema onshore dengan ancaman akan ada PHK karyawan oleh Inpex, dan Ipex kabur dari Indonesia.
“Apa sebenarnya kepentingan mereka, inilah yang kita pertanyakan. Di Australia saja Inpex nurut-nurut saja pemerintah Australia, tapi kenapa di sini tidak. Malah Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas membelanya,” kata dia.
“Sekarang sudah diputuskan di darat oleh Presiden, apakah nanti kedua pejabat ini tidak setengah-setengah menindaklanjuti keputusan tersebut. Jadi, lebih baik dicopot saja,” tegasnya.
(Rmol)
