Tuntut Bebas Seleksi, Eks PNPM Langgar UU Pendamping Desa

 Tuntut Bebas Seleksi, Eks PNPM Langgar UU Pendamping Desa

Ilustrasi

Jakarta, Lintasparlemen.com–Tuntutan PNPM agar menjadi pendamping desa tanpa mengikuti tahap seleksi merupakan hal yang keliru. Sikap dan permintaan PNPM merupakan bentuk pelanggaran Undang-undang. kata Ketua Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Banten, Muhayar.

Hal itu disebutkan Muhayar terkait banyaknya desakan bekas fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tergabung dalam Forum Pendamping Profesional Indonesia agar ditetapkan sebagai pendamping desa tanpa mengikuti tahap seleksi.

“Menyesalkan tuntutan eks PNPM MP yang ingin menjadi pendamping desa tanpa melalui seleksi karena tuntutan tersebut irasional dan bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/3/2016).

Terlebih, kata Muhayar seleksi pendamping desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah sesuai dengan Undang-undang Desa. Bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi pendamping desa dengan transparan.‎

“Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan rekrutmen pendamping Desa sesuai ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan peraturan perundang-undangan”.

Muhayar pun menyesalkan tuduhan yang dilayangkan FPPI pada pendamping desa hasil seleksi 2015 yang dianggap tidak memiliki kompetensi itu.

“Itu menyentuh perasaan kami yang selama ini bergerak dipemberdayaan masyarakat secara sukarela alias tanpa honor”.

Terlebih, menurut Muhayar seluruh kader yang berasal dari PSM dan TKSK yang lolos seleksi pendamping desa 2015 sudah bekerja dengan baik dan profesional di beberapa wilayah Banten.

“Para kader yang lolos seleksi pendamping desa 2015 yang menjabat sebagai TA, PD dan PLD merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat rata-rata lima tahun”.

(Aktual)

Digiqole ad

Berita Terkait