Soal Rencana PPN Tol, Tomkur Ingatkan Dampaknya ke Masyarakat

LP JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan, merespons rencana Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol sebagai bagian dari perluasan basis pajak dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Politikus yang akrab disapa Tomkur itu menyampaikan bahwa upaya Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan patut diapresiasi, mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini.

Namun demikian, ia mengingatkan setiap kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, khususnya pengguna jalan tol.

“Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus memikirkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Tomkur menegaskan bahwa masyarakat pengguna jalan tol berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak jika kebijakan PPN atas jasa tol diterapkan. Ia menyoroti bahwa tarif jalan tol selama ini telah mengalami kenaikan secara berkala.

“Jika kemudian ditambah dengan PPN, maka beban biaya yang harus ditanggung masyarakat akan semakin besar. Ini tentu perlu menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Keuangan melakukan kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, aspek sosial dan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama, tidak hanya berfokus pada target peningkatan pendapatan negara.

“Kajian harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fiskal, tetapi juga dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi,” tegas Tomkur.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang seimbang antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

[Red]