Adies soal Pelaksaan Haji 2025: Kementerian Agama Kurang Antisipasi Masalah Haji dengan Mengambil Pelajaran Tahun Sebelumnya…
MINA – Anggota Timwas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menilai Kementerian Agama (Kemenag) kurang mengantisipasi dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal itu dinyatakannya setelah meninjau langsung kondisi jemaah haji Indonesia di lapangan.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” kata Adies kepada wartawan seperti dikutip di situs DPR RI di Mina, Makkah, Rabu (11/6/2025).
Di media sosialnya, Adies selaku Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkapkan bahwa pikahnya menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah di tanah suci tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir sekaligus anggota Timwas pun angkat suara. Ia bilang bahwa DPR akan segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam pelaksanaan tahun 2025 sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, realita di lapangan sangat berbeda dengan pemberitaan yang muncul di media. Ia mengungkap adanya sejumlah persoalan seperti jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah yang tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.
“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tambah Adies yang juga Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini.
Pada kesempatan itu, Adies juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah dan Pemerintah Arab Saudi, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.
Adies juga mengkritik kualitas dan kesiapan petugas haji yang dinilai tidak merata. Di beberapa titik yang mengalami kepadatan atau crowd, ia menyebutkan petugas haji justru tidak berada di lokasi.
“Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan Kementerian Haji sebagai institusi khusus untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji, menggantikan peran Kemenag yang dinilai terlalu banyak menangani urusan lain. Model ini meniru sistem yang diterapkan di Arab Saudi.
“Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Adies juga menyayangkan kondisi jemaah yang harus menempuh perjalanan jauh tanpa pendampingan saat lempar jumrah di Mina. Banyak dari mereka yang akhirnya kelelahan, termasuk lansia yang terpaksa berjalan hingga belasan kilometer.
“Mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa mencarikan solusi terbaik. Supaya jemaah haji Indonesia bisa berhaji dengan nyaman, aman, dan lebih terkoordinasi,” pungkasnya.
