Korupsi

Ketua Komisi III DPR: Surat Miryam ke Pansus Hak Angket

JAKARTA​ – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, masuknya surat tulisan tangan pernyataan Miryam bermaterai ke Pansus “Hak Angket Pelaksanaan Tugas KPK” sedikit banyak mulai membuka tabir bahwa sesungguhnya tidak ada anggota Komisi III DPR yang menekan dan mengancam dirinya agar mencabut BAP kesaksiannya di pengadilan pada tanggal 23 maret 2017 dan 30 […]Read More

Parlementaria

PKS: Pemerintah Harus Segera Tangani Masalah Mudik Lebaran 2017

  JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah bersama perwakilan pelaku usaha penyedia sarana transportasi mudik Lebaran tahun 2017 ini. Rapat koordinasi persiapan mudik lebaran tersebut juga membahas persiapan infrastruktur jalan. Dalam rapat tersebut, dari pihak pemerintah dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya […]Read More

Peristiwa

Terdakwa Kasek Cabul Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi

BUTON, Terdakwa Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Wolowa, Hamili yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri beberapa waktu lalu akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/6/2017) sekitar pukul 16.00 WITA. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Mahmid mengatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa […]Read More

Internasional

PKS: Pengucilan Qatar, Guncangan Bagi Dunia Islam

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dan para sekutunya terhadap Qatar diyakini akan mengguncang Dunia Islam. Sebaiknya tidak perlu terjadi, pola penanganan masalahnya bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi dan komunikasi politik antar negara teluk tersebut. […]Read More

Korupsi

Din Tak Terima Kasus Korupsi Alkes Dikaitkan dengan Amien Rais

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode Din Syamsuddin tak henti-hentinya​ membantah keterlibatan Ketua Dewan Kehormatan PAN yang juga tokoh reformasi Amien Rais yang dituduh menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Kementerian Kesehatan RI. Bahkan Din dengan tegas menyebutkan bahwa KPK perlu melakukan verifikasi dan bertanggung jawab lantaran telah mengaitkan […]Read More

Internasional

Ini Alasan Din, Jokowi Mampu Atasi Konflik Timur Tengah

JAKARTA – Seperti diberitakan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal terjadi karena Qatar dituding mendukung terorisme yang membahayakan kawasan Timur Tengah. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai Indonesia sebagai negara yang tepat menengahi masalah diplomatik di Timur Tengah, tersebut yang mengucilkan Qatar. Din yang […]Read More

Internasional

Berikut Himbauan MUI Setelah Qatar ‘Diceraikan’

JAKARTA​ -Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi angkat suara terkait perkembangan terakhir, terkait dengan keputusan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qarar. “MUI mengharapkan kepada semua negara yang sedang bertikai yaitu Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa untuk […]Read More

Headline

Awalnya Ditawari Bergabung UKP PIP, Kenapa Din Syamsuddin Tak Dilantik

JAKARTA – Jika Anda tak bisa diajak ‘berkompromi’ jangan harap bisa bergabung berjuang membangun negeri. Hal itu yang dialami Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode Din Syamsuddin yang batal dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) gara-gara Din tak bisa ‘disetir’. “Waktu itu, saya bilang saya sebagai […]Read More

Politik

KPU Akan Perbaiki Penggunaan Suket dan E-KTP

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggunaan Surat Keterangan (Suket) pengganti E-KTP pada Pemilu/ Pilkada mendatang. Pilkada serentak 2017 lalu banyak menuai persoalan terkait E-KTP. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki E-KTP, mengharuskan mereka menggunakan Suket sebagai alat pendataan untuk memilih. Komisioner KPU RI, Viryan, mengatakan penggunaan […]Read More