Ideas & Politica

PKS: Proklamasi Kemerdekaan RI 9 Ramadhan Sesuai Kalender Hijriyah

JAKARTA  – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan​ tanggal 9 Ramadhan yang jatuh hari ini sebaiknya dijadikan sebagai momentum Syukuran Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang dalam kalender Hijriyah, Ahad, (4/6/2017). Jazuli menggelar acara Buka Puasa Bersama dengan mengundang wartawan (awak media) dan sejumlah elemen masyarakat di RJA DPR Kalibata. […]Read More

Korupsi

Fahri Hamzah Pasang Badan: Yang Serang Amien Rais, Serang Saya!

JAKARTA, #AkuAmienRais. Begitu tulis Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam akun Twitter resminya. Bahkan Fahri siap pasang badan membela Mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang ‘difitnah’ terlibat korupsi alat kesehatan (Alkes) Kementerian Kesehatan RI. Melalui Berikut bunyi cuitan Fahri membelaan atas tuduhan Amien Rais terlibat korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan RI: 1. […]Read More

Regulasi

RUU Terorisme Saat Ini Paling Pancasilais

JAKARTA, Ketum Dewan Pengurus Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) Bob Hasan menilai RUU terorisme yang saat ini dibahas di DPR sudah mengandung nilai-nilai Pancasila. Menurut ARUN, RUU tersebut harus dirampungkan untuk keutuhan NKRI. “Selain itu, pelibatan TNI untuk menindak teroris juga sudah sangat tepat, dan sesuai dengan nilai-nilai​ Pancasila. Karena​ Pancasila sebagai imunitas […]Read More

Peristiwa

JK, Gubernur, Wagub, Ketua DPRD Sulsel hingga Warga Hadiri Bukber

JAKARTA​, Menjelang acara Buka Puasa bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Masyarakat Sulawesi Selatan Se Jabodetabek, nampak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nui’mang sibuk menyambut para tamu yang berasal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pelaksanaan buka puasa bersama tersebut di gelar di Anjungan Sulawesi Selatan […]Read More

Peristiwa

Pemrov Sulsel Minta Antisipasi Kecelakaan Selama Musik Lebaran

UJUNGPANDANG​, Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang meminta kepada Polda Sulsel untuk mengantisipasi arus mudik dengan menggunakan berbagai fasilitas kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan komersil. Hal itu disampaikan ketika memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasinal Tahun 2017 di Hotel Harper Makassar, Jumat […]Read More

Korupsi

14 Penerima e-KTP Belum Diumumkan, Amien Rais Disambar: Apa Kau

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali membuat sentilan politik buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam keseriusannya memberantas korupsi di Indonesia. Kali ini Fahri menyebut KPK ‘salah sambar’ mantan Ketua Amien Rais disebut sebagai penerima dana korupsi alat kesehatan (Alkes) Kementerian Kesehatan sebesar Rp 600 juta. Melalui akun Twitter, Fahri menyebutkan komisioner KPK belum […]Read More

Berita

Akbar Tanjung hingga Ridwan Hisjam Hadiri Musda Satkar Ulama Jatim

MALANG, – Sebagai partai besar Golongan Karya (Golkar) terus menguatkan struktur jaringan politiknya hingga tingkat bawah untuk menghadapi pilkada 2018 pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Tak tanggung-tanggung politisi pusat diutus memantapkan konsolidasi internal partai. Hal itu dilakukan Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam dan Dewan Pembina DPP Golkar Akbar Tanjung mendampingi Organisasi sayap Partai Golkar […]Read More

Nusantara

Terkait Pemekaran Provinsi Kepton, Komisi II DPR Bakal Gelar RDP

JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah pusat. RDP dimaksudkan untuk mempertanyakan kepada pemerintah terkait rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). “DPR dalam hal ini Komisi II akan mengagendakan RDP bersama pemerintah untuk mempertanyakan rencana pemekaran Provinsi Kepton,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim […]Read More

Peristiwa

Buton Batal Berikan KIS ke Masyarakat

BUTON, Pupus sudah harapan masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton, Sulawesi Tenggara. Hal itu disebabkan karena kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak boleh menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai dana pembiayaan KIS. “KIS itu ternyata tidak bisa pembiayaannya dibebankan kepada ADD, makanya saya sudah minta Kepala Inspektorat […]Read More