Jakarta, LintasParlemen.com–Moh Nizar zahro anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI mendukung adanya aspirasi masyarakat Madura untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, menurut Nizar, semua elemen harus mengikuti regulasi yang ada agar Madura bisa menjadi Provinsi karena selama ini masih terganjal pada aturan. “Syarat minimal adalah Lima daerah berupa kabupaten dan kota sesuai. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menyusul keluarnya izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) per 10 Februari 2016 lalu untuk jangka waktu enam bulan kedepan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin perpanjangan ekspor ke PT FI jelas-jelas melanggar konstitusi dan aturan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku heran dengan gaya pemerintahan Presiden Jokowi yang seringkali menabrak aturan perundang-undangan. Salah satunya di kasus pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Susahnya, presiden seperti tidak mengerti bahwa yang gini-gini ini ada aturannya, nanti kalau sudah babak belur semua kena, baru dia menyesal. Tidak boleh asal melangkah, jelaskan […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Pengerjaan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan terus berjalan meski Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut belum rampung. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan, A Hasbi Nur mengakui, memang sampai saat ini pengerjaan penyelesaian proyek tersebut tetap berjalan meski Amdalnya masih sementara revisi. Namun, Hasbi menuturkan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dari Fraksi PKS Abdul Fikri angkat suara terkait efek dari berlakunya regulasi minuman beralkohol. Dalam pembahasan RUU Minol tersebut harus dipikirkan kemaslahatan generasi penerus bangsa. Menurut Fikri, sebaiknya para asosiasi yang ada jangan hanya membahas untung rugi terkait RUU Minol itu. Alasannya, pokok permasalahan utama dari regulasi […]Read More
SIDOARJO, LintasParlemen.com – Dua orang penumpang pesawat Air Asia, nomor penerbangan XT 325 tujuan dari Kuala Lumpur Malaysia ke Surabaya berhasil diamankan oleh Customs Narcotics Team (CNT) KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda Kanwil DJBC Jawa Timur I, pada Kamis, 2 Februari 2016 lalu, di Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandar Udara Juanda. Dua orang penumpang pesawat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Ratusan perwakilan Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkumpul di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Kamis (11/2). Kehadiran mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi atas penolakan rencana Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dirjen Ketenagalistrikan yang mewacanakan akn menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan listrik kepada pihak swasta, melalui pembentukan badan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Suara publik terus mengingatkan bahwa revisi UU KPK di DPR tidak lebih dari 4 poin yang diusulkan oleh 6 fraksi. Namun, kenyataannya ada beberapa poin yang berubah dan bertambah. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, perubahan itu disepakati pada rapat pleno tertutup yang digelar Rabu, (10/02) kemarin. “Ada beberapa perubahan. Di pasal […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah usai pertemuan dengan duta besar Denmark untuk indonesia, Sasper klynge, di ruang kerjanya mengatakan, Presiden Joko Widodo jangan mengambil keuntungan dari upaya DPR merevisi UU KPK. Fahri berharap pemerintah sebagai pengusul revisi undang-udang itu, perlu menjelaskan kepada DPR dan ke publik terkait poin-poin apa saja yang akan diubahnya. […]Read More
JAKARTA – Pro kontra layak tidaknya pemerintah meneruskan proyek kereta terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Sejatinya Pemerintah memberikan penjelasan mengenai kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Apa proyek itu benar-benar ada unsur kemanfaatnya untuk rakyat. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie, proyek besar itu hanya akan dinikmati oleh para mafia properti tanpa melihat […]Read More
