Featured posts
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kapal Brahma disandera oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina. Menurut informasi telah dirompak 2 kapal (kapal tunda dan kapal tongkang) dan 10 orang WNI telah disandera. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di Manila, Filipina diminta segera melakukan penjajakan dan membuka komunikasi dengan kelompok tersebut. Wakil Ketua Komisi I […]Read More
Jakarta, lintasparlemen.com–DPR RI meminta kepada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk proaktif dalam pendaftaran merek dan paten dari produk lokal. Hal ini sangat penting karena Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Perlu ada strategi agar produk nasional dapat mempunyai daya saing dengan produk luar negeri. “Pemerintah daerah DIY harus peka, sejauh mana pemerintah […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pakar pertahanan negara dari UPN Veteran Jawa Timur, Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, berpendapat bela negara itu juga dapat diwujudkan dengan mengonsumsi produk sendiri atau produk dalam negeri. “Dalam konsep mempertahankan dan bela negara harus ditanamkan rasa memiliki sebuah negara dengan menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk negara asing,” kata Rektor UPN […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dievaluasi menyusul terungkapnya jaringan eksploitasi anak yang terjadi di Jakarta. Hal tersebut disampaikan anggota DPR Komisi VIII, Tri Murny, Senin (28/3/2016). “Saya rasa Kementerian PP dan PA beserta kementerian dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi apa penyebab tumpulnya program dan berbagai lembaga yang di danai oleh uang rakyat […]Read More
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut) Parlindungan Purba SH,MH mengatakan pemerintah seharusnya membekali nelayan tradisional dengan pengetahuan tentang batas-batas wilayah perairan agar meminimalisasi penangkapan dan dihukum oleh negara tetangga seperti Malaysia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membekali para nelayan tradisional peralatan navigasi seperti Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi mereka […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pembahasan rencana pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per tanggal 1 April mendatang, menuai penolakan di rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alasannya, antara lain karena pelayanan BPJS sejauh ini dianggap belum maksimal melayani masyarakat dan lagi kekhawatiran akan semakin beratnya masyarakat jika iuran naik. Anggota Komisi B DPRD […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Hubungan dua bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Yusril Ihza Mahendra memanas menjelang pemilihan gubernur DKI 2017 mendatang. Keduanya mulai perang urat saraf sejak menyatakan diri maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Teranyar, keduanya ‘berantem’ mengenai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menggusur kawasan Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com— Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan keengganannya menjual nama besar Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan dukungan sebagai Calon Ketua Umum Golkar. Begitupun dengan nama Agung Laksono ataupun Abu Rizal Bakri (ARB). “Saya tidak mau jual nama Presiden, Agung, atau ARB, ini Syahrul. Kalau mau sini, kalau tidak ya tidak apa-apa,” papar SYL, Seperti dikutip […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Presiden Joko Widodo menerima audiensi Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (FDIP UI) di Istana Merdeka. Ketua FDIP UI Dr. Freddy Ndolu mengatakan pertemuan mereka membahas mengenai beberapa hal terkait isu terkini yang terjadi di Indonesia kata dia di Jakarta Senin (28/3/2016) Freddy menyampaikan beberapa hal yang dibahas, diantaranya pandangan FDIP UI terkait isu pemahaman […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan, pihaknya berkeberatan apabila rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dibebankan kepada masyarakat yang tidak mampu. Pasalnya, DPR melihat bahwa di dalam peserta mandiri, khususnya yang kelas III, terdapat banyak warga kelas bawah kurang mampu. “Intinya (terkait wacana kenaikan iuran ini) kita keberatan jika kenaikan iuran […]Read More