Featured posts
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) di wilayah sekitar Natuna dengan kapal patroli pantai (Coast Guard) milik Angkatan Laut Tiongkok pada Minggu dini hari tanggal 20 Maret 2016 harus disikapi dengan tegas. Bila dibiarkan, bukan hal tidak mungkin Tiongkok akan caplok wilayah Indonesia. “Sepertinya memang Tiongkok […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Munandar Wijaya Ramlan mengungkapkan saat ini anggota DPRD Sulbar sedang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Empat Ranperda tersebut membahas tentang Narkoba, Kawasan Tanpa Rokok, Kearsipan Daerah dan Perlindungan Disabilitas. Munandar menyatakan, keempat Ranperda tersebut dianggap penting dalam menangani masalah sosial di Provinsi Sulbar. “Terutama masalah Narkoba […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Penyelesaian perselisihan PHK antara Kompas Gramedia dengan 15 orang karyawannya memasuki babak baru. Setelah proses mediasi Bipartit dan Tripartit tidak tercapai kesepakatan, maka 10 Maret 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjurannya. Dalam keterangan yang diterima LintasParlemen.com, Disebutkan bahwa dalam anjuran no 13/ANJ/D/III/2016 yang harus ditaati antara PT Tunas Bola […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menuntut penghentian kriminalisasi dan pembebasa terhadap 26 aktifis yang ditahan sejak beberapa waktu yang lalu. Presidium GBI, Said Iqbal dalam keterangannya mengungkapkan, ekonomi Neoliberal yang diterapkan oleh pemerintah semakin diiringi dengan penindasan pada gerakan rakyat seperti kaum buruh. Unjuk rasa damai buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 berbuntut Tindakan […]Read More
Palu, LintasParlemen.com–Massa yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) Palu, Sulawesi Tengah menyampaikan aspirasi dan desakannya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tengah, Senin (21/3/2016). Kedatangan demonstran ini guna menuntut pengusutan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kejati Sulteng terhadap beberapa SKPD di Palu. Kedatangan massa aksi pun menghadang kunjungan kerja […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, mengaku bersikap netral soal kasus dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan lawan politiknya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yusril mengaku tidak akan mendorong maupun menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki kasus tersebut. “Jadi serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai instansi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Belum lagi usai pro-kontra rencana kenaikan iuran BPJS, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan kebijakan akan membekukan sementara keanggotaan, apabila peserta BPJ telat telat melakukan pembayaran iuran. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan denda maksimal puluhan juta rupiah bagi mereka yang telat membayar iuran. Denda ini berupa denda pelayanan sebesar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri Indonesia per Januari 2016 mencapai USD 308 miliar atau tumbuh 2,2 persen dari tahun ke tahun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Desember 2015 yang tercatat 5,8 persen dari tahun ke tahun. Dengan kurs Rp 13.000 per USD maka utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 4.004 triliun. BI menilai, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Keinginan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar pada Munaslub mendatang tampaknya mengalami kendala dari internal Golkar Sulsel sendiri. Pasalnya, DPD II di Sulsel belum menyatakan sikap sepenuhnya untuk mendukung Gubernur Sulsel dua periode ini untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Bahkan, dikabarkan beberapa ketua DPD […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Center For Local Government Reform (CELGOR) menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikap timpang membolehkan TemanAhok menempati aset negara di Graha Pejaten IV, Nomor 3, Jakarta Selatan sebagai kantor sekretariat. Sedangkan dengan alasan yang sama, Ahok menggusur paksa warga Jakarta yang dianggap menduduki area yang juga dianggap aset negara. “Jangan tebang pilih dong […]Read More