Featured posts
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sangsi atas kekhawatiran bahwa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menggarap Lapangan Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura, Maluku, akan meninggalkan proyek tersebut. Tenaga Ahli Menteri Bidang Energi Kemenko Kemaritiman, Haposan Napitupulu mengatakan, kecil kemungkinan KKKS yang menggarap Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services hengkang. […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Abdulrachim, selaku Tim Ahli Kementerian Koordinator Maritim mengungkapkan akar masalah Blok Masela di perairan Maluku yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Ia menilai, hal ini dikarenakan Rizal Ramli menolak pembangunan kilang LNG di tengah laut. (offshore) “Yang bikin kisruh kan sebetulnya ini, karena Pak Rizal Ramli menginginkan pelaksanaan di darat. bukan karena […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Tim ahli Kementerian Koordinator Maritim, Abdulrachim menegaskan pembangunan LNG di laut oleh Inpex di Blok Masela hanya menambah beban negara (cost recovery). dari hasil analisa menunjukkan, hitungan biaya yang telah dilakukan oleh Inpex sangat tidak masuk akal bahkan merugikan Indonesia. “Kalau Inpex mengatakan yang laut itu lebih murah daripada di darat. Nah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Pernyataan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) presiden Gus Dur, yang menyebut juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Husain Abdullah, telah membajak karyanya dan dipublikasikan secara luas justru menuai antipati dari berbagai pihak. Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Aswar Hasan mengatakan, apa yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) presiden Gus Dur, Adhie M Massardi menyebut juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Husain Abdullah, telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yakni dengan membajak karyanya dan dipublikasikan secara luas seakan-akan karya orisinal Husain Abdullah. Karya Adhie Massardi merujuk pada tulisannya ‘Nomenklatur […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) presiden Gus Dur, Adhie M Massardi menyebut juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Husain Abdullah, telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yakni dengan membajak karyanya dan dipublikasikan secara luas seakan-akan karya orisinal Husain Abdullah. “Tindakan tidak bermoral ini dilakukan orang yang berada […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wacana tentang pencairan dana cadangan pinjaman darurat dari bank dunia ternyata bukan isapan jempol belaka. Keputusan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja yang telah menggunakan dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan ADB yang tidak untuk peruntukannya ini pun mendapat kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, pencairan dana tersebut dilakukan tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Negarawan Centre, Johan O Silalahi menyatakan, keputusan pemerintahan Jokowi-JK dengan menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan utang luar negeri sangat membahayakan masa depan Indonesia. Johan mengungkapkan, utang Indonesia meledak dalam setahun hampir sama jumlahnya dengan total utang Indonesia selama dipimpin oleh seluruh Presiden Indonesia sejak masa Soekarno. “Dapat dibayangkan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Bahkan, beberapa kalangan menilai jika dalam pemerintahan Jokowi-JK ‘bersarang’ para mafia asing dan antek neolib. Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden era Gusdur yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyatakan, keberadaan para antek neolib tersebut saat ini telah menguasai sektor Sumber Daya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Negarawan Centre, Johan O Silalahi menyatakan jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah merekayasa dan memanipulasi angka-angka produksi pangan dan pertanian. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) harus bertanggung jawab atas rekayasa data statistika palsu dan manipulasi (mark up) terkait angka-angka produksi pangan dan pertanian Indonesia, seperti produksi beras, jagung, gula, […]Read More