Featured posts
Jakarta,LintasParlemen.com–Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa 12 April besok akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Ahok tersebut dalam rangka memenuhi panggilan KPK terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ketika ditanya, Ahok memastikan dirinya akan menghadiri panggilan KPK tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi pada skandal dugaan korupsi RS Sumber […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama ‘Ahok’, dalam melakukan penertiban dengan sistem penggusuran yang melibatkan aparat TNI dan Polri dianggap akan memicu dendam antara masyarakat Pribumi dan Nonpribumi. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, menilai penggusuran oleh Ahok merupakan langkah yang mestinya dihindari. Penggusuran dengan melibatkan TNI Polri […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Tenggat waktu pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filiphina telah habis. Dikutip dari Republika.co.id, Pemerintah akhirnya mengirim beberapa mantan teroris sebagai negosiator pembebasan 10 WNI yang disandera, salah satunya Umar Patek. Staf BNPT, Hadi Purwanto mengatakan Umar Patek yang memiliki kedekatan dengan Abu Sayyaf dinilai bisa melakukan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Sejauh ini, betapa sangat banyak sudah kita menghabiskan waktu dan energi untuk sama-sama berusaha “mengatasi” seluruh masalah bangsa dan negara tercinta ini. Namun dari masa ke masa, masalah-masalah tersebut hanyalah “muncul-tenggelam”, bahkan ada yang menghilang dengan menyisakan tanda tanya dan misteri yang tak kunjung terjawab hingga kini. Sehingga dari situ memaksa lahirnya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sebelum beredar dokumen Panama Paper, dirinya sudah punya data siapa-siapa yang memiliki dan menyimpan dana di luar negeri. “Sebelum Panama Paper saya sudah punya satu bendel nama-nama yang nyimpen di Swiss, nyimpen di Singapura, saya tahu,” kata Jokowi di hadapan gubernur seluruh Indonesia dan kepala daerah hasil Pilkada […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Seorang warga Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dikabarkan meninggal dunia setelah menderita syok berat usai menerima surat peringatan kedua tentang penggusuran kawasan Luar Batang yang diedarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga nahas itu bernama Mukmin berusia 78 tahun, warga RT 1/ RW 4 Kelurahan Penjaringan. Mukmin meninggal dunia sekitar pukul 10.10 WIB, Rabu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Isu adanya kepentingan penguasa dibalik pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menguat. Pasalnya, selama ini Fahri Hamzah dianggap sering melakukan ‘serangan’ kep penguasa dan terkesan melawan kebijakan partai. Dikabarkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memastikan akan bergabung dengan pemerintah. Kompensasi yang diterima PKS adalah dua jatah kursi kabinet. Seperti […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Bina Keuangan Daerah (Keuda) Reydonnyzar Moenek mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sebesar Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tanggal 30 Maret 2016 lalu “Jangan taruh orang yang mauubah sila pertama Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang (PBB) itu kan ingin ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah”, menuai polemik. Pernyataan Ahok tersebut menuai reaksi keras dari pengurus DPP PBB. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini menyesalkan pernyataan Ahok […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Putra Hasibuan mengatakan, anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror yang terlibat pada kasus kematian Siyono harus dihukum oleh peradilan pidana. “Kalau benar ada prosedur yang dilanggar sehingga menyebabkan kematian Siyono, harus tetap diproses. Sebagai anggota Densus, hukumannya pasti lebih berat daripada masyarakat biasa,” kata Edi dihubungi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). […]Read More