JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, memandang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sebagai momentum strategis dalam memperkuat demokrasi sekaligus membenahi sistem peradilan di Tanah Air. Ia menilai kehadiran regulasi tersebut mencerminkan arah pembentukan undang-undang yang semakin tertata dan berorientasi pada kepastian hukum. Soedeson menyampaikan bahwa struktur RUU Jabatan Hakim disusun secara […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Dapil Sulsel II Andi Yuliani Paris minta pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Andi menilai, langkah itu penting dalam merespon defisit APBN 2025 yang nyaris mendekati 3 persen. Seperti diketahui, hingga akhir Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menilai, hilirisasi merupakan strategi kunci yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Menurut Firman, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira angkat suara soal usulan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan dibahas sejumlah partai politik. Andreas menilai, jika hal tersebut benar terjadi, rakyat akan marah. “Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri terkait Kapolri. Usulan tersebut mendorong penunjukan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden tanpa DPR RI. Menurut Habib Aboe, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances. Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. […]Read More
JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Puadi menyampaikan transparansi adalah prinsip fundamental saat penyelenggaraan Pemilu berlangsung. Puadi menjelaskan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi wujud akuntabilitas Bawaslu sekaligus upaya membangun kepercayaan publik. “Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu, dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi wujud nyata akuntabilitas Bawaslu dalam membangun kepercayaan publik,” kata Puadi saat Penganugrahan […]Read More
JAKARTA – Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, menilai peraturan itu bertentangan dengan undang-undang. “Peraturan yang mengatur penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga itu tidak memiliki dasar hukum yang sah,” kata Mahfud Md kepada wartawan, Jakarta, Sabtu […]Read More
JAKARTA – Ketua Umum Indonesia Maritime And Ocean (IMO) Watch, Capt. Dr. Anthon Sihombing, MM, M.Mar menyampaikan menggunakan kapal asing di perairan Indonesia menyalahi aturan yang ada. Sihombing mengungkapkan ada aturan di Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 2013 (diubah menjadi PM 38 tahun 2018. Dalam aturan itu, kata Sihombing, mengatur lebih […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan pentingnya percepatan implementasi kebijakan negara yang berpihak pada penyandang disabilitas. Pernyataan ini disampaikan dalam momentum Hari Disabilitas Internasional, dengan menyoroti berbagai kesenjangan yang masih dialami kelompok disabilitas di Indonesia. Menurut Netty, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 8,5 persen populasi, atau setara dengan […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana mengingatkan pentingnya edukasi terhadap publik dengan komunikasi berisiko sebagai langkah pencegahan dalam kasus pangan berbahaya. Menurut Sri, masyarakat harus dibekali pengetahuan yang cukup agar dapat mengenali produk pangan yang aman dan berisiko bagi kehidupan sehari-hari mereka. “Edukasi publik tidak boleh bersifat musiman […]Read More