DENPASAR – Ketua DPD I Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih (Demer) menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait status I Putu Sika Adi Putra yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Badung dari Fraksi Golkar. Demer tanggapi itu karena berita itu menjadi sorotan mengingat Sika merupakan putra dari […]Read More
BALI – Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta membuka secara gamblang dugaan penyebab matinya ratusan pohon mangrove di kawasan Benoa. Hal itu disampaikan di akun Instagram miliknya. Sebelumnya, I Nyoman sempat ke Kantor Pelindo Benoa, terungkap adanya rembesan minyak dari pipa milik Pertamina Patra Niaga yang tidak dibersihkan sejak […]Read More
KemenP2MI Raih Zona Hijau Ombudsman, Menteri Mukhtarudin: Negara Harus Hadir
JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) berhasil meraih Predikat Kualitas Tertinggi tanpa maladministrasi (Zona Hijau) dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam penilaian tersebut, KemenP2MI mencatatkan skor 88,74. Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata-mata prestasi institusi, melainkan hasil dari dedikasi seluruh pegawai yang secara […]Read More
LBALI — Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali, I Nyoman Parta, menggelar aksi bersih-bersih pantai bersama masyarakat dan sejumlah pihak terkait di Bali. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari warga setempat hingga anak-anak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Lebih, yang tampak antusias turun langsung memungut sampah di pesisir pantai. Dengan peralatan […]Read More
Muzayyin Arief: Investasi Awal Danantara Akan Menentukan Arah Industrialisasi Indonesia
JAKARTA — Ketua Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (BP2EP) Muzayyin Arief menilai tahun 2026 akan menjadi titik uji rasionalitas kebijakan ekonomi nasional, seiring mulai beroperasinya Danantara sebagai instrumen investasi negara dengan dana sekitar US$12 miliar atau setara Rp202 triliun. Menurut Muzayyin, keberhasilan Danantara tidak semestinya diukur dari besarnya dana kelolaan, melainkan dari ketepatan arah […]Read More
Sekjen DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah: Prof. Adies Kadir Sah
JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Habibie Mahabbah menegaskan Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum sah secara hukum dan konstitusi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Habibie, jika ditinjau secara objektif dari aspek hukum tata negara dan konstitusi, tidak terdapat persoalan mendasar yang dapat menggugurkan keabsahan Prof. Adies […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, memandang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sebagai momentum strategis dalam memperkuat demokrasi sekaligus membenahi sistem peradilan di Tanah Air. Ia menilai kehadiran regulasi tersebut mencerminkan arah pembentukan undang-undang yang semakin tertata dan berorientasi pada kepastian hukum. Soedeson menyampaikan bahwa struktur RUU Jabatan Hakim disusun secara […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Dapil Sulsel II Andi Yuliani Paris minta pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Andi menilai, langkah itu penting dalam merespon defisit APBN 2025 yang nyaris mendekati 3 persen. Seperti diketahui, hingga akhir Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap […]Read More
‘Hilirisasi Kunci Percepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Perkuat Struktur Ekonomi
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menilai, hilirisasi merupakan strategi kunci yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Menurut Firman, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira angkat suara soal usulan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan dibahas sejumlah partai politik. Andreas menilai, jika hal tersebut benar terjadi, rakyat akan marah. “Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang […]Read More