Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan BI Rate atau suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin dari 7,25 persen menjadi 7,00 persen dengan tujuan menggairahkan pertumbuhan ekonomi saat ini disambut positif oleh berbagai pihak. Namun, Menurut Ekonom dari Universitas Indonesia, Rizal Edi Halim, diturunkannya BI rate dengan tujuan untuk penguatan daya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP) melaporkan Bupati Puncak Papua, Willem Wandik ke Bareskrim Polri atas dugaan mark-up pengadaan pesawat Grand Karebau senilai Rp146 miliar. Demikian disampaikan Ketua FMPPP Arnold Wandanas dalam keterangan tertulisnya ke media di Jakarta, Kamis (25/2/2015). “Kami telah resmi melaporkan Bupati Willem ke Bareskrim hari Senin kemarin dengan nomor […]Read More
Jakarta, LintasParlemen— Keinginan pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan dari alokasi dana ketahanan energi mendapat dukungan dari berbagai pihak demi keberlangsungan energi nasional di masa mendatang. Namun, yang menjadi perdebatan saat ini adalah sumber DKE itu apakah juga dibebankan kepada sektor hilir, dalam hal ini masyarakat pengguna energi, atau dibebankan di sektor hulu industri energi. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Dirjend Ketenagalistrikan untuk memecah pengelolaan kelistrikan di 6 propinsi di wilayah Indonesia timur ternyata belum diketahui oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir mengungkapkan, usulan Menteri ESDM, Sudirman said untuk melepas 6 propinsi di wilayah di Indonesia belum […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com- Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sedang digodok oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurut Anggota XI DPR RI Amir Uskara, Undang-undang JPSK itu sangat penting keberadaannya untuk mengantipasi kemungkinan terjadinya krisis moneter atau keuangan di Indonesia. Seperti dalam kasus baill out Bank Century, pengucuran, pinjaman […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan revisi terhadap UU Mineral dan Batubara (Minerba) dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, saat ini UU Migas dan Minerba memang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Mengenai UU Migas dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Rendahnya harga minyak dunia beberapa bulan terakhir ini dikhawatirkan akan mengancam industri Miga di tanah air. Pemerintah mengakui, tren penurunan dan bertahannya harga minyak dunia di level USD30 per barel akan mengancam perusahaan migas khususnya di sektor hulu. Pasalnya, Indonesia selain sebagai negara dengan tingkat ketergantungan konsumen pada kebutuhan minyak yang sangat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.Com-Kampanye hitam menerpa Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Sebagai kolega sekaligus tim sukses Akom, Bambang Soesetyo angkat bicara dan menganggap hal itu bagian kampanye hitam caketum Golkar lainnya. Bambang Soesetyo berencana akan menuntut balik dengan bukti yang dimilikinya. Akom dilaporkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim mengungkapkan, asumsi yang dikatakan terkait belum turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karenauntuk menjaga stabilitas ekonomi dan margin yang diperoleh digunakan untuk subsidi silang di sektor hulu tidak bisa dijadikan alasan yag tepat. “Kalau harga BBM diturunkan, seperti yang diketahui bahwa tarif dasar listrik akan turun, BI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah dan DPR diminta untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari program legislasi nasional (Prolegnas). Demikian dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (23/2). Menurutnya, pemerintah dan DPR tak cukup hanya menunda revisi. “Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” ujar Sohibul. KPK saat ini, sambungnya, butuh dorongan agar lebih […]Read More