JAKARTA – Sebagaimana kabar beredar, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan mecabut izin 28 perusahaan yang melanggar peraturan sehingga menyebabkan banjir bandang November tahun lalu. “Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Pras menyebut 28 perusahaan itu terdiri dari 22 bergerak di […]Read More
Oleh: Arief Darmawan, Wasekjen DPP KNPI Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri. Namun, selalu berkelindan dengan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keberpihakan negara terhadap kepentingan publik. Setelah berjalan hampir satu tahun, pagar laut Tangerang tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran tata ruang, […]Read More
Bambang Soesatyo Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) KONSISTENSI Presiden Prabowo Subianto mengajak semua elemen masyarakat untuk mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing sangat beralasan dan karenanya patut diapresiasi. Oleh alasan kepentingan geopolitik maupun […]Read More
Oleh: Noor Azhari, Fungsionaris DPP KNPI Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang sepanjang ±30,16 kilometer tidak lagi bisa diperlakukan sebagai pelanggaran administratif atau kesalahan teknis tata ruang. Dengan skala dampak, durasi, serta kerugian yang ditimbulkannya, pagar laut telah memenuhi indikasi awal terjadinya kerugian negara dan kejahatan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam, yang seharusnya […]Read More
Oleh: Bambang Soesatyo; Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi I|| DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) INDONESIA, bersama sebagian besar negara, terus dan sedang menghadapi fakta tentang tatanan global yang porak poranda. Tak hanya tercabik-cabik oleh perang di berbagai kawasan, komunitas global […]Read More
Jakarta hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ibu kota negara tengah berada dalam darurat narkoba, namun ironi terbesar justru datang dari sikap para pengambil kebijakan yang terlihat santai, lamban, dan kehilangan rasa urgensi. Penggerebekan pabrik narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di sebuah apartemen kawasan Ancol hanyalah puncak gunung es dari persoalan besar yang telah […]Read More
Operasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela pada awal 2026 bukan sekadar peristiwa keamanan regional, melainkan sebuah sinyal kuat tentang arah praktik hubungan internasional kontemporer. Tindakan tersebut terjadi di tengah absennya mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga segera memantik perdebatan serius mengenai legitimasi dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia justru […]Read More
Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) MERAWAT kondusifitas negara-bangsa menjadi salah satu aspek yang patut menjadi prioritas bersama di sepanjang tahun 2026 ini. Dalam konteks itu, para pembantu presiden didorong untuk bijaksana […]Read More
Oleh Dr. dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.N, Penggiat Kemanusiaan dan Akademisi FKK UMJ Pada satu acara keagamaan yang saya hadiri belum lama ini, telinga saya menangkap bisik-bisik mengenai situasi bencana di Sumatera. Ada yang berbisik bahwa pemerintah kewalahan, bahkan TNI dinilai tidak mampu menangani keadaan. Sempat muncul dorongan untuk menanggapi, namun saya urungkan. Dalam hati […]Read More
Oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR RI Dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat penting. Tahun 2026 menjadi tonggak peradaban hukum, tahun depan merupakan awal dari perubahan hukum yang paling penting sejak kemerdekaan, khususnya dalam bidang pidana. Dengan diimplementasikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan KUHAP […]Read More