JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali I Nyoman Parta menegaskan bahwa Republik Indonesia hingga hari ini masih memiliki utang konstitusional yang besar kepada masyarakat adat, menyusul lambannya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama hampir dua dekade. Hal itu disampaikan Nyoman Parta dalam rapat […]Read More
Dra. Hj. Siti Aisyah, S.H., SPN yang lahir di Bengkalis, Riau tepatnya 12 Oktober 1967 merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan Riau II, meliputi wilayah Riau daratan seperti Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan sekitarnya. Siti Aisyah adalah representasi […]Read More
Adiel Muhammad Kanantha adalah salah satu wajah baru politik Indonesia yang berhasil menempatkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2024–2029. Adiel dikenal sebagai politisi muda Partai Golkar, sekaligus putra dari Adies Kadir, seorang tokoh politik nasional yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR RI […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RJ dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki undang-undang khusus (lex specialist) terkait iklim. Andi mencontohkan tujuh negara maju, seperti Denmark, Kanada, Inggris, dan Australia, yang telah memiliki undang-undang serupa dengan lembaga yang kuat untuk mengatur dampak multidimensi dari perubahan iklim, hal yang dinilai belum […]Read More
Benny Kabur Harman Tolak Wacana Kembalikan Mekanisme Pilkada via DPRD
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Sebagai informasi, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan […]Read More
MAKASSAR — Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat belakangan ini seiring dukungan mayoritas partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Opsi ini dinilai tidak lagi sebatas diskursus akademik, melainkan berpotensi menjadi kebijakan politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menilai polemik Pilkada langsung […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengapresiasi inovasi peternakan modern yang dikembangkan peternak muda di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Apresiasi tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan masa reses ke Muji Jaya Farm di Kecamatan Dukuhwaru beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Fikri menyoroti keberhasilan Muji, seorang peternak muda inspiratif, […]Read More
ACEH – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pihaknya DPR RI memutuskan membentuk posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana dengan berkantor di Aceh untuk memperkuat koordinasi intens dan terintegrasi dalam penanganan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kepala […]Read More
KOTA MAKASSAR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Drs. H. Tamsil Linrung menyampaikan pentingnya menguatkan peran DPD RI dalam sistem politik nasional, khususnya dalam mendukung dan mengawal realisasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurut Tamsil, DPD memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah dalam memperjuangkan aspirasi konstituen secara langsung, serta sebagai penghubung antara pemerintah […]Read More
JOKOWI – Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL). KSPI memperkirakan, dengan penggunaan indeks tertentu, kenaikan UMP 2026 […]Read More