JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel menjadi polemik di tengah masyarakat. Alasan itu pula sejumlah anggota DPR RI menganggap perlu menata kembali tata kenegaraan dengan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo ada peluang untuk merevisi UU Kewarganegaraan itu dan masuk pada Program […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan transparansinya dalam mendorong dan mendukung sistem pemerintahan yang transparan serta kredibel. Komitmen ini ditunjukkan oleh DPR dengan menggelar rapat terbuka pada rapat laporan kinerja DPR RI periode kerja 16 Agustus 2015 sampai 16 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Gedung DPR/MPR […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah perbatasan seperti di wilayah Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimanan Utara. “Kami melihat daerah ini sangat strategis karena daerah perbatasan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dan Komisi IV dalam rangka Kunker […]Read More
Pati, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo berjanji akan mengawal langkah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera melakukan rekrutmen 10 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com- Pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi dianggap tidak serius dalam menangani kasus penyanderaan yang kembali menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf. Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, sikap pemerintah selama ini terkesan tidak memberikan perhatian bagi kasus penyanderaan yang berkali-kali telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. “Bahkan terkesan main-main. Pasalnya, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com--Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menetapkan tiga dari lima draf peraturan KPU (PKPU) yang belum dikonsultasikan dengan Komisi II DPR. Pasalnya, tahap pencalonan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 segera dimulai. Langkah yang diambil oleh KPU tersebut mengundang reaksi dari anggota DPR Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-– Presiden Jokowi pada pekan lalu kembali melakukan pergantian dan pergeseran di tubuh kabinet kerjanya. Beberapa nama baru dan pendatang baru kini mewarnai kabinet kerja Jokowi. Hadirnya nama baru di beberapa pos kementerian dan keputusan Jokowi untuk mengganti beberapa kabinetnya menjadi harapan baru bagi masyarakat dan publik terkait kinerja pemerintahan kedepannya. Anggota Komisi Komisi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Rapat Penutupan sidang ke-V DPR RI hari ini, Kamis (28/07/2016) menetapkan dan pembentukan Tim Pengawas vaksin palsu yang sebelumnya oleh Komisi IX DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) vaksin palsu yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Bareskrim Polri. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin pada pidato penutupan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Alhamdulillah, akhirnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memutuskan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan menjadi inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno Baleg, Rabu kemarin, (27/06/2016). “Dari 10 fraksi yang ada 9 diantaranya menyetujui RUU Pertembakauan diparipurnakan. Ya hanya PAN saja yang menunda persetujunnya karena perlu pendalaman lebih lanjut,” ujar […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Pemerintah diminta memprioritaskan penyelesaian perbedaan pendapat di internalnya terkait dengan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, sebelum mengajukan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke DPR-RI. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, mengatakan, perbedaan pendapat antara TNI dan Polri terkait dengan pasal dalam regulasi tersebut yang memasukkan keterlibatan TNI […]Read More