Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Supratman Andi Atgas menginginkan PT Pertamina (Persero) menjadi National Oil Company melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Migas yang sedang digodok DPR. Selain itu dia juga menegaskan bahwasanya pengesahan RUU ini harus dipercepat untuk memanfaatkan momentum adanya penurunan harga minyak dunia. “Intinya buat kita satu ini tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS akan bersungguh-sungguh mengawal revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 agar tidak menjadi penyalah gunaan wewenang. “Kami akan bekerja keras karena masukan-masukan dari masyarakat yang kami terima benar. Jangan sampai nanti UU Terorisme itu disalahgunakan menjadi abuse of power,” katanya, Jumat, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai regulasi yang ada saat ini terkait perlindungan hutan dari kasus kebakaran masih sangat lemah dan perlu segera dilakukan penyempurnaan. Firman pun meminta pemerintah mestinya segera membuat sistem perencanaan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. “Dan ada juga sanksi-sanksi peraturan perundang-undangan yang masih lemah, ini juga harus diperbaiki […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg dan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah membuat sistem perencanaan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR mengatakan, langkah preventif yang harus ditempuh pemerintah tak hanya early warning system. Namun, sebuah early warning system yang diikuti sebuah green strategy […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin belum bebasnya 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera gerombolan Abu Sayyaf di Filipina. “Yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IX DPR-RI mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membentuk sekretariat yang secara khusus memantau dan menindaklanjuti program-program yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) “Komisi IX mendorong dibuatnya sekretariat yang khusus menindaklanjuti SDGs agar lebih fokus,” kata Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri usai memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, kalau perjuangan Kartini hanya ditujukan untuk perempuan itu salah. Sebab misi Kartini adalah semua laki-laki dan perempuan, seluruh bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang laik dan bermartabat. “Perjuangan Kartini bukan hanya didedikasikan untuk kaum perempuan. Namun juga seluruh bangsa, termasuk laki-laki,” katanya di DPR, Rabu, (20/4/2016) kemarin. Salah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Komisi IX DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri. “Kita mendukung dan mengapresiasi keinginan pemerintah untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan atau kemandirian industri di dalam negeri,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Syamsul Bachri, usai memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut Profesor Jimly Asshiddiqie yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di negeri ini sebagai begawan konstitusi karena memiliki banyak jasa dalam pengembangan hukum konstitusional nasional. “Begawan konstitusi yang kita kenal ini (Jimly Asshiddiqie) memiliki keahlian, kepiawaian, dan pemikiran-pemikiran progresif di tengah perkembangan hukum dan ketatanegaraan kita hari ini,” kata […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sangat sulit dituntaskan pada April tahun ini. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa kemungkinan besar pembahasan tentang rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tidak akan selesai pada masa sidang dewan yang akan berakhir pada 29 April 2016 ini. Sebab, […]Read More