Jakarta, LintasParlemen.com— Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku heran dengan gaya pemerintahan Presiden Jokowi yang seringkali menabrak aturan perundang-undangan. Salah satunya di kasus pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Susahnya, presiden seperti tidak mengerti bahwa yang gini-gini ini ada aturannya, nanti kalau sudah babak belur semua kena, baru dia menyesal. Tidak boleh asal melangkah, jelaskan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani menyoroti keputusan pemerindah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang telah mengeluarkan surat rekomendasi izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI), padahal PT FI belum menyerahkan setoran dana komitmen sebagai bukti keseriusannya dalam melakukan pembangunan Smelter di Gresik, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-– Komisi VII DPR-RI hari ini, Selasa (9/2) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Gubernur Papua, Bupati Mimika, Bupati Paniai, Bupati Intanjaya, dan pihak PT Freeport Indonesia. Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Tony Wardoyo mengungkapkan, dalam rapat yang melibatkan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai ada permasalah yang terus terjadi pada falsafah bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum juga sejahtera seperti termaktub dalam UUD 1945. Terus, sampai kapan rakyat terus sengsa bin menderita untuk merasakan indahnya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Anggota Komisi VII DP RI, Dewi Coryati mengakui jika dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk memilih Komite BPH Migas memang ditemui banyak kejanggalan. “Soal hasil seleksi yang disampaikan kepada kami di komisi VII, ada sembilan nama yang diusulkan. Jumlah sembilan nama ini kami pertanyakan kepada KESDM, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran Pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi undangan resmi Baleg pada pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo kehadiran Komisioner KPK pada rapat tersebut sangat diperlukan untuk membahas revisi UU KPK. Karena […]Read More
