JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan sikap Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sejalan dengan MPR RI serta Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang menilai Pancasila sebagai ideologi negara tak tepat diatur dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak pemerintah lakukan 4 hal penting terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu Syaikhu sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Komisioner Tapera, Kamis (9/7) di Gedung Parlemen, Jakarta. “Jika memang Tapera tidak bisa ditunda, saya mendesak […]Read More
Bamsoet Dorong Stimulus Ekonomi Pemerintah Digunakan Maksimal JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19. “Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak […]Read More
JAKARTA – Banyak pihak meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dilanjutkan. Termasuk politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan berharap RUU HIP dihentikan. Bahkan Syarief meminta RUU HIP itu dikeluarkansaja dari program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun 2020. “Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum (ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus […]Read More
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah mengalihkan dana talangan dan penyertaan modal negara (PMN) pemerintah untuk BUMN untuk pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemic Covid-19. Ekonomi rakyat kecil saat ini terpuruk hingga ke titik nadir sehingga membutuhkan penguatan modal untuk bangkit. Seperti disampaikan […]Read More
BOGOR – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, pimpinan MPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk menghentikan sementara pembahasan RUU-HIP dan mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan waktu penundaan ini untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pandangan dan sikap MPR adalah bahwa yang […]Read More
JAKARTA – Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Mengingat lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa. “Dengan UU tersebut nantinya di harapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi […]Read More
PADANG – Anggota Komisi IV Hermanto menilai pemerintah lalai dalam menjaga kelestarian hutan yang menjadi habitat hewan langka yang mulai punah dan dilindungi undang-undang. Kawasan hutan itu semakin sempit dan akibatnya hewan langka tersebut sering kali memasuki perkampungan dan meresahkan warganya. “Terakhir belum lama ini, dengan menggunakan perangkap, warga menangkap satu dari tiga ekor harimau […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP PKS Habib Aboe Alhabsyi sangat mengapresiasi maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan Provinsi No Nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020. Menurut Habib Aboe, pada pokok pikiran para Ulama di MUI menyampaikan bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. […]Read More