Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah pimpinan DPR membentuk Satgas Lawan Covid-19. Ini menunjukkan sensitivitas dan kepedulian DPR untuk bersama-sama menangani Covid-19 dengan menghimpun dan menyalurkan bantuan langsung berupa APD dan paket kebutuhan masyarakat. “Fraksi PKS mengapresiasi inisiatif pembentukan Satgas Lawan Covid-19 DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Bahkan […]Read More
JAKARTA – Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 Coromavirus Disease 2019 atau Covid-19 DPR RI Hamka Baco Kady menyampaikan tim yang baru dibentuk itu akan bekerja untuk menanggulangi penyebaran wabah virus korona di Indonesia. “Kita di DPR berharap penanganan virus ini lebih baik lagi ke depannya. Dan tim (Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi […]Read More
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. RUU inisiatif DPR ini pun bakal dikebut pembahasannya agar segera disahkan menjadi UU dalam waktu dekat oleh Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial bersama pemerintah. Pasalnya, RUU tersebut sangat […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu mendesak pemerintah segera menetapkan Jabodetabek sebagai daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dilakukan untuk menghambat terjadinya penyebaran penyakit ke daerah lain. Menurut Syaikhu, ini mendesak sebab sampai saat ini, pemerintah masih belum menetapkan Jabodetabek sebagai PSBB. Padahal, DKI Jakarta sudah menjadi episentrum Covid-19. […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melantik empat anggota MPR RI pergantian antar waktu (PAW). Para anggota MPR RI yang baru dilantik adalah H. Irmadi Lubis (Fraksi PDI-Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Utara I), Tuti N. Roosdiono (Fraksi PDI-Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah I), Julie Sutrisno (Fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur […]Read More
Tangerang (31/3) – Wakil Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyayangkan sikap Pemerintah menerapkan darurat sipil untuk menanggulangi persebaran Covid 19. Harusnya Pemerintah menetapkan status karantina lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan menggunakan Undang-Undang ini maka Pemerintah wajib menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat yang berada di […]Read More
JAKARTA – Ketua Umum Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori menilai Tunjangan Hari Raya (THR) para buruh atau pekerja harus dibayar di tengah pandemi virus Covid-19 (korona). Mengingat THR adalah hak normatif pekerja yang harus dibayar oleh perusahaan. “THR adalah hak normatif pekerja, yang harus diberikan oleh pengusaha sebagaimana mandatory UU.No.13/2003, PP.No. 78/2015 […]Read More
Jakarta (23/3) – DPR RI rencananya akan melakukan rapid test corona kepada seluruh Anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020 di Rumah Jabatan Anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPR Indera Iskandar di Jakarta (23/3) dan merupkan kesimpulan Rapat Pengganti Bamus pekan yang lalu. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta rencana tersebut dibatalkan […]Read More
JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori turut berbelasungkawa atas meninggalnya 4 buruh tewas saat menggelar aksi unjuk rasa di Desa Swayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/3/2020) dini hari tadi. Sebagai informasi, di mana sebuah mobil Toyota Innova yang berpenumpang satu keluarga dengan nomor polisi AG 1270 VI […]Read More
JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang belum lama draft dan naskah akademiknya diserahkan pemerintah ke DPR, sebagai bentuk penzaliman terhadap buruh. Pasalnya, banyak hal atau ketentuan yang diatur dalam RUU inisiatif pemerintah ini merugikan buruh. Belum lagi, kata Syaiful, penyusunan RUU ini tergesa-gesa, tertutup dan tidak […]Read More